Jakarta, Gesuri.id -Anggota DPRD Kabupaten Garut dari Fraksi PDI Perjuangan, Yudha Puja Turnawan, menyarankan agar Pemerintah Kabupaten Garut segera mengoptimalkan pemanfaatan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp38 miliar dari APBD untuk mempercepat penanganan bencana banjir dan longsor yang melanda wilayah tersebut pada 28 Juni 2025.

Alhamdulillah, dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Garut, Pak Nurdin Yana, telah disepakati status tanggap darurat selama 14 hari. Dengan ini, anggaran BTT yang tersisa 38 miliar rupiah dapat digunakan oleh dinas-dinas teknis seperti Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Pertanian, hingga Dinas PUPR untuk menangani dampak bencana, kata Yudha, Senin (30/6/2025).

Penetapan status tanggap darurat selama 14 hari ini dinilai krusial karena membuka akses legal bagi instansi teknis untuk menggunakan anggaran BTT dalam menangani dampak bencana secara cepat dan menyeluruh.

Data sementara mencatat, bencana tersebut menyebabkan 30 rumah rusak berat, 11 rumah terancam, dan 465 rumah terdampak di berbagai kecamatan. Wilayah Cimacan tercatat paling parah, dengan 512 Kepala Keluarga atau sekitar 865 jiwa terdampak langsung. Tak hanya itu, 25 hektare lahan pertanian rusak, 11 ruas jalan mengalami kerusakan, dan 16 titik tembok penahan tanah (TPT) runtuh atau rusak berat.

Yudha menegaskan pentingnya penggunaan BTT secara cepat dan strategis, tidak hanya untuk bantuan logistik darurat, tetapi juga bantuan kerahiman bagi warga yang kehilangan harta benda.