Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPRD Kabupaten Garut dari Fraksi PDI Perjuangan, Yudha Puja Turnawan, menyarankan agar Pemerintah Kabupaten Garut segera mengoptimalkan pemanfaatan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp38 miliar dari APBD untuk mempercepat penanganan bencana banjir dan longsor yang melanda wilayah tersebut pada 28 Juni 2025.
“Alhamdulillah, dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Garut, Pak Nurdin Yana, telah disepakati status tanggap darurat selama 14 hari. Dengan ini, anggaran BTT yang tersisa 38 miliar rupiah dapat digunakan oleh dinas-dinas teknis seperti Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Pertanian, hingga Dinas PUPR untuk menangani dampak bencana,” kata Yudha, Senin (30/6/2025).
Penetapan status tanggap darurat selama 14 hari ini dinilai krusial karena membuka akses legal bagi instansi teknis untuk menggunakan anggaran BTT dalam menangani dampak bencana secara cepat dan menyeluruh.
Data sementara mencatat, bencana tersebut menyebabkan 30 rumah rusak berat, 11 rumah terancam, dan 465 rumah terdampak di berbagai kecamatan. Wilayah Cimacan tercatat paling parah, dengan 512 Kepala Keluarga atau sekitar 865 jiwa terdampak langsung. Tak hanya itu, 25 hektare lahan pertanian rusak, 11 ruas jalan mengalami kerusakan, dan 16 titik tembok penahan tanah (TPT) runtuh atau rusak berat.
Yudha menegaskan pentingnya penggunaan BTT secara cepat dan strategis, tidak hanya untuk bantuan logistik darurat, tetapi juga bantuan kerahiman bagi warga yang kehilangan harta benda.
“Banyak warga yang rice cooker-nya rusak, kompor gas hilang, bahkan hingga hari ini masih belum bisa memasak karena kondisi rumah yang tidak layak. Maka saya mendorong agar pemerintah memberikan bantuan kerahiman. Nilainya mungkin tidak besar, tapi minimal bisa sedikit meringankan beban hidup mereka,” ucapnya.
Ia juga menyoroti lambannya penetapan status tanggap darurat di awal kejadian, yang menyebabkan distribusi bantuan terhambat.
“Memang sempat terjadi keterlambatan karena status tanggap darurat belum ditetapkan sejak awal. Saya sudah ingatkan pemerintah agar cepat menetapkannya, karena itu akan mempercepat alur bantuan dari berbagai dinas. Saya melihat, meskipun di lapangan sudah ada pergerakan, tetap saja tanpa status resmi, akses ke logistik dan dana BTT tidak bisa dibuka,” jelasnya.
Dengan cakupan wilayah terdampak mencapai 15 kecamatan dan 31 desa atau kelurahan, Yudha mengajak semua pihak untuk turut bergotong royong dalam proses pemulihan.
“Mari kita jangan saling menunggu. Semua pihak punya peran. Yang penting warga terbantu, kebutuhan mendesak terpenuhi, dan proses rehabilitasi berjalan cepat,” pungkasnya.
