Jakarta, Gesuri.id - Makan Bergizi Gratis (MBG), program yang lahir prematur, bahkan dipaksa berlari sebelum sempat belajar berjalan. Ambisinya besar, dengan tujuan yang mulia. Namun, dalam kebijakan publik, niat baik saja tidak cukup. Program sebesar ini membutuhkan fondasi yang kuat.

Lalu, dengan segala problematika yang ada, apakah MBG harus dihentikan?

Barangkali bukan itu pertanyaan yang tepat. Tapi apakah pemerintah bersedia mengevaluasi implementasinya secara menyeluruh?

Dalam kebijakan publik, evaluasi bukanlah pengakuan atas kegagalan, melainkan bentuk tanggung jawab terhadap kebijakan yang telah dipilih.

Indonesia sebenarnya tidak kekurangan data. Pemerintah memiliki data stunting, kemiskinan, kerawanan pangan, hingga daerah-daerah yang menjadi lumbung pangan nasional. Bahkan, negara mengetahui desa mana yang paling membutuhkan intervensi dan daerah mana yang mampu menjadi pemasok bahan pangan.