Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Junico Siahaan, menyerap berbagai aspirasi masyarakat saat bertemu warga Kelurahan Arjuna, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung. Dalam dialog tersebut, warga menyampaikan sejumlah persoalan mulai dari pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), bantuan sosial, layanan kesehatan, hingga kebutuhan air bersih dan administrasi kependudukan yang dinilai masih perlu mendapat perhatian.
"Program MBG perlu dievaluasi secara bertahap dan berbasis prioritas. Menu harus disesuaikan dengan usia agar tepat sasaran, terserap optimal, dan tidak banyak terbuang," ujarnya dikutip Selasa (4/8/2026).
Masukan tersebut disampaikan warga yang menilai tata kelola Program Makan Bergizi Gratis perlu terus disempurnakan agar manfaatnya lebih optimal. Selain penyesuaian menu berdasarkan kelompok usia, warga juga berharap pelaksanaan program dilakukan secara lebih tepat sasaran sehingga mampu menjawab kebutuhan masyarakat di tengah kondisi daya beli yang masih menjadi tantangan.
Dalam pertemuan itu, masyarakat juga meminta perhatian terhadap kelompok rentan, khususnya lansia, pedagang kecil, serta warga yang membutuhkan bantuan sosial maupun alat kesehatan. Menurut warga, dukungan terhadap kelompok tersebut perlu diperkuat agar mereka tetap memperoleh akses terhadap pelayanan dasar secara layak.
Persoalan air bersih turut menjadi salah satu aspirasi yang paling mendesak. Warga mengeluhkan terbatasnya pasokan air dari PDAM, menipisnya sumber air di masjid, kebutuhan penggantian pompa air, hingga kondisi air tanah yang ditemukan berminyak sehingga dinilai kurang layak digunakan.
Selain itu, warga mengusulkan penguatan layanan kesehatan melalui Posyandu Melati RW 03 yang saat ini melayani 54 bayi. Mereka berharap adanya tambahan alat pemeriksaan kesehatan, bantuan makanan pendamping ASI (MPASI), kursi roda bagi warga yang membutuhkan, serta pemeriksaan kesehatan seperti pengecekan gula darah, mengingat jumlah warga lanjut usia di wilayah tersebut telah mencapai lebih dari 30 persen.
Masyarakat juga mengungkapkan masih adanya kendala dalam penyaluran bantuan sosial akibat perubahan data desil yang dinilai tidak konsisten. Di samping itu, persoalan administrasi kependudukan, khususnya perekaman KTP bagi warga dengan kondisi tertentu, disebut masih menjadi hambatan dalam memperoleh berbagai layanan sosial dari pemerintah.
Junico Siahaan menegaskan seluruh aspirasi yang disampaikan warga menjadi catatan penting untuk dikawal bersama pemerintah daerah dan instansi terkait. Menurutnya, berbagai persoalan tersebut membutuhkan sinergi lintas sektor agar pelayanan publik dapat berjalan lebih responsif, tepat sasaran, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di tingkat akar rumput.
