Jakarta, Gesuri.id - Juru Bicara DPD PDI Perjuangan Sulawesi Tenggara, Agus Sanaa, membantah adanya keterlibatan kader partainya dalam pengelolaan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Buton Utara (Butur). Menurutnya, DPD PDI Perjuangan Sultra telah melakukan verifikasi terhadap isu yang berkembang dan memastikan tidak ada kader yang terlibat secara langsung dalam pengelolaan dapur MBG tersebut.
“Jika ada bukti terlibat apapun soal MBG termasuk dokumen, maka akan diberi sanksi,” tegasnya kepada media, dikutip Jumat (24/7/2026).
Agus mengatakan, DPD PDI Perjuangan Sultra berkomitmen menjalankan instruksi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan yang melarang kader terlibat dalam pengelolaan dapur MBG. Karena itu, setelah surat edaran dari DPP diterbitkan, pihaknya langsung menyampaikan kepada seluruh jajaran agar mematuhi ketentuan tersebut.
“Silahkan memberi data atau bukti jika nanti ada keterlibatan kader Partai PDIP, kami tidak akan mentoleransi, tetap diberikan sanksi,” pungkasnya.
Ia menjelaskan, apabila terdapat kader yang sebelumnya memiliki keterkaitan dengan pengelolaan MBG, maka telah diarahkan untuk melakukan pengalihan kepada pihak lain sesuai dengan instruksi partai.
Persoalan dapur MBG di Buton Utara sebelumnya menjadi perhatian publik setelah salah satu dapur yang berada di Kecamatan Kulisusu Utara diduga belum memenuhi standar operasional. Sorotan muncul karena lantai dua bangunan yang digunakan sebagai dapur masih difungsikan sebagai tempat tinggal.
Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran masyarakat mengenai aspek kebersihan dan keamanan pangan. Pasalnya, dapur MBG merupakan lokasi produksi makanan yang harus memenuhi standar higienitas untuk menjamin keamanan konsumsi para penerima manfaat, khususnya anak-anak sekolah.
Di tengah polemik tersebut, beredar informasi bahwa ruko yang digunakan sebagai dapur MBG merupakan milik Lis Sustini, kader PDI Perjuangan yang saat ini menjabat sebagai anggota DPRD Buton Utara. Selain sebagai pemilik bangunan, juga muncul dugaan bahwa yang bersangkutan ikut terlibat dalam pengelolaan dapur MBG.
Menanggapi isu tersebut, DPD PDI Perjuangan Sulawesi Tenggara menegaskan hingga saat ini tidak ditemukan bukti keterlibatan kader dalam pengelolaan dapur MBG. Partai juga membuka ruang bagi siapa pun yang memiliki data atau dokumen pendukung untuk menyampaikannya agar dapat diverifikasi.
DPD PDI Perjuangan Sultra menegaskan akan menindak tegas apabila di kemudian hari ditemukan bukti adanya kader yang melanggar instruksi DPP PDI Perjuangan terkait larangan keterlibatan dalam pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis, sebagai upaya menjaga integritas partai serta menghindari potensi konflik kepentingan dalam pelaksanaan program pemerintah.
