Jakarta, Gesuri.id - Makan Bergizi Gratis (MBG), program yang lahir prematur, bahkan dipaksa berlari sebelum sempat belajar berjalan. Ambisinya besar, dengan tujuan yang mulia. Namun, dalam kebijakan publik, niat baik saja tidak cukup. Program sebesar ini membutuhkan fondasi yang kuat.
Lalu, dengan segala problematika yang ada, apakah MBG harus dihentikan?
Barangkali bukan itu pertanyaan yang tepat. Tapi apakah pemerintah bersedia mengevaluasi implementasinya secara menyeluruh?
Dalam kebijakan publik, evaluasi bukanlah pengakuan atas kegagalan, melainkan bentuk tanggung jawab terhadap kebijakan yang telah dipilih.
Indonesia sebenarnya tidak kekurangan data. Pemerintah memiliki data stunting, kemiskinan, kerawanan pangan, hingga daerah-daerah yang menjadi lumbung pangan nasional. Bahkan, negara mengetahui desa mana yang paling membutuhkan intervensi dan daerah mana yang mampu menjadi pemasok bahan pangan.
Lalu mengapa implementasi MBG tidak dimulai dari data yang dimiliki negara sendiri?
Bukankah lebih masuk akal jika program diprioritaskan untuk daerah dengan angka stunting tertinggi? Bukankah lebih efektif jika bahan pangan diserap dari desa-desa yang selama ini kesulitan mendapatkan pasar?
Dengan cara itu, satu kebijakan menyelesaikan dua persoalan sekaligus: anak memperoleh gizi yang lebih baik, sementara petani, nelayan, peternak, dan UMKM memperoleh kepastian pasar.
Negara tidak kekurangan data. Yang masih kurang adalah keberanian menjadikan data sebagai panglima kebijakan.
Keberhasilan nasional tidak dimulai dari Kota besar. Ia dimulai dari desa. Dari desa yang angka stuntingnya turun. Dari desa yang hasil panennya terserap. Dari desa yang ekonominya bergerak.
Sekali lagi, Sebuah program tidak gagal karena dievaluasi. Ia bahkan berisiko gagal ketika menolak untuk dievaluasi.
Jika negara tidak memiliki keberanian untuk menghapus MBG, maka lebih bijaksana jika menghentikan sementara pelaksanaannya daripada membiarkannya terus berjalan di atas fondasi yang rapuh.
