Jakarta, Gesuri.id Komisi IX DPR RI mendesak pemerintah untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Langkah ini menyusul mencuatnya dugaan praktik jual beli titik atau dapur SPPG yang berpotensi memicu pemborosan anggaran negara hingga lebih dari Rp1 triliun per bulan.

​Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menegaskan bahwa temuan tersebut merupakan lampu kuning yang harus segera direspons serius oleh pemerintah agar tidak mengacaukan efektivitas program pemenuhan gizi nasional.

Baca:Karolin Minta Warga Jaga SPAM Desa Sepangah

​Saya kira pernyataan Pak Zulhas harus menjadi alarm serius bagi semua pihak. Kalau memang ada potensi pemborosan sampai Rp1 triliun per bulan, tentu ini tidak bisa dianggap sepele, ujar Charles, Jumat (12/6).