Surabaya, Gesuri.id – Kenaikan signifikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi per 10 Juni 2026 mulai memicu kekhawatiran gelombang migrasi konsumen.
Ketua DPRD Kota Surabaya, Syaifuddin Zuhri, mendesak Depo Pertamina dan seluruh SPBU di Surabaya untuk memperketat pengawasan stok BBM bersubsidi agar tidak terjadi kelangkaan di lapangan.
Pria yang akrab disapa Ipuk tersebut menegaskan, meskipun kebijakan harga sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat, dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat kelas menengah di daerah. Ia mengkhawatirkan terjadinya fenomena kelangkaan BBM subsidi yang memaksa warga beralih ke BBM nonsubsidi karena tuntutan mobilitas kerja.
Baca: Sambut Bulan Bung Karno, Ganjar Ajak Generasi Muda
"Jangan sampai ketika warga datang ke SPBU, BBM jenis subsidi justru kosong. Akhirnya masyarakat, karena kebutuhannya mendesak untuk berangkat kerja atau beraktivitas, terpaksa membeli BBM nonsubsidi. Kan kasihan, beban ekonomi mereka jadi makin berat," ujar Ipuk di Surabaya, Jumat (12/6).
Oleh karena itu, Ipuk meminta Pertamina segera menghitung secara akurat total kebutuhan konsumsi harian masyarakat Surabaya, baik dalam hitungan ratusan ribu maupun jutaan liter per hari. Langkah mitigasi ini penting agar pasokan BBM subsidi tetap aman.
Selain masalah kuantitas stok, politisi senior ini juga menyoroti masalah kualitas BBM di pasaran. Ipuk mengaku menerima banyak keluhan dari masyarakat mengenai kendaraan yang mendadak mengalami gangguan teknis setelah melakukan pengisian bahan bakar.
"Saya tidak ingin mendengar lagi ada kejadian motor bermasalah setelah isi BBM. Sekarang bengkel di mana-mana penuh, dan keluhannya sama: mesin motor brebet. Akibatnya, ada masyarakat yang sampai tidak bisa beraktivitas dan bekerja mencari nafkah," tegasnya.
Baca: Kisah Perjuangan Ganjar dari Mahasiswa Sampai Jadi Capres
Mengingat harga Pertamax dan varian nonsubsidi lainnya melonjak tajam, ruang pilihan masyarakat menjadi semakin terbatas. Ipuk menyatakan bahwa DPRD Kota Surabaya tidak akan tinggal diam dan siap mengambil tindakan preventif.
Dalam waktu dekat, legislatif berencana melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan pemantauan langsung ke Depo Pertamina serta sejumlah SPBU di wilayah Surabaya.
"Kami akan turun langsung untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik. Stok tidak boleh sampai kosong dan kualitas BBM yang dijual ke masyarakat harus benar-benar terjaga," pungkas Ipuk.
