Bekasi, Gesuri.id Kebutuhan hunian masyarakat serta upaya menekan risiko banjir menjadi sorotan utama Anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi PDI Perjuangan, Hj. Ansari.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh legislator asal Daerah Pemilihan Jawa Timur XI itu dalam kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi, Kamis (17/9/2026). Menurutnya, pemerintah daerah perlu segera mengevaluasi kebijakan tata ruang, terutama maraknya alih fungsi lahan resapan, rawa, dan persawahan yang kini berubah menjadi kawasan permukiman maupun infrastruktur jalan.

Baca:Mengenal SosokGanjarPranowo. Keluarga, Tempat Bersandar

Lahan yang harusnya menyerap air itu sekarang menjadi jalan ataupun menjadi bangunan-bangunan. Ini memang perlu evaluasi tata ruang, kata Hj. Ansari.

Kendati demikian, ia menilai bahwa pengetatan atau pembatasan izin pembangunan perumahan harus diimbangi dengan solusi penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat. Pasalnya, kebutuhan tempat tinggal terus meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk.