Bekasi, Gesuri.id — Kebutuhan hunian masyarakat serta upaya menekan risiko banjir menjadi sorotan utama Anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi PDI Perjuangan, Hj. Ansari.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh legislator asal Daerah Pemilihan Jawa Timur XI itu dalam kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi, Kamis (17/9/2026). Menurutnya, pemerintah daerah perlu segera mengevaluasi kebijakan tata ruang, terutama maraknya alih fungsi lahan resapan, rawa, dan persawahan yang kini berubah menjadi kawasan permukiman maupun infrastruktur jalan.
Baca: Mengenal Sosok Ganjar Pranowo. Keluarga, Tempat Bersandar
“Lahan yang harusnya menyerap air itu sekarang menjadi jalan ataupun menjadi bangunan-bangunan. Ini memang perlu evaluasi tata ruang,” kata Hj. Ansari.
Kendati demikian, ia menilai bahwa pengetatan atau pembatasan izin pembangunan perumahan harus diimbangi dengan solusi penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat. Pasalnya, kebutuhan tempat tinggal terus meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk.
“Tidak memberikan izin tapi juga harus memberikan solusi kepada masyarakat supaya mereka juga mendapatkan tempat tinggal yang layak,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Hj. Ansari juga menyoroti kondisi geografis Kabupaten Bekasi yang memiliki persoalan air yang kontras. Wilayah ini dinilai sangat rentan, di mana banjir kerap melanda saat musim penghujan tiba, sementara masyarakat justru kesulitan mendapatkan akses air bersih ketika musim kemarau.
“Bekasi ini sangat rentan sekali dengan air. Ketika hujan air berlimpah, ketika kemarau airnya susah dicari,” ucapnya.
Baca: Mengenal Sosok Ganjar Pranowo. Keluarga, Tempat Bersandar
Selain itu, politisi tersebut menyoroti Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Bekasi yang masih mengacu pada dokumen tahun 2022. Ia menegaskan bahwa kondisi wilayah pada tahun 2026 ini menuntut adanya pembaruan kajian agar langkah mitigasi bencana dapat berjalan lebih tepat sasaran.
Hj. Ansari turut mencermati keterbatasan anggaran penanggulangan bencana di daerah serta belum optimalnya distribusi air bersih akibat minimnya sarana armada tangki air. Untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut, ia mendorong agar penanganan bencana dilakukan melalui pendekatan kolaboratif berbasis pentaheliks, yang melibatkan unsur pemerintah, masyarakat, akademisi, tokoh masyarakat, dan media massa.
“Edukasi kebencanaan sebaiknya diberikan kepada seluruh masyarakat, karena Indonesia merupakan negara yang rawan bencana,” pungkas Hj. Ansari.
