Jakarta, Gesuri.id - Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalimantan Timur, M. Samsun, menilai ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang membayangi ribuan karyawan sektor pertambangan di Kaltim merupakan dampak dari ketidakpastian tata kelola sumber daya alam dan regulasi investasi.

Ia bahkan menyebut kondisi tersebut sebagai bentuk salah urus negara dalam mengelola potensi sumber daya alam.

Waduh, prihatin. Ini negara kayaknya sudah salah urus ini. Iya, gimana, sumber daya kita banyak, yang butuh batubara itu banyak. Sampai kita PHK orang itu kan salah urus, kata M. Samsun saat menanggapi data Komisi III terkait ancaman PHK ribuan pekerja, Selasa (11/8/2026).

Menurut Samsun, karut-marut tata kelola pertambangan, termasuk kebijakan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) hingga wacana ekspor satu pintu, menjadi salah satu akar persoalan yang berpotensi memicu PHK. Kebijakan yang kerap berubah-ubah dinilai membuat investor kehilangan rasa aman dalam menjalankan kegiatan usaha.

Ia menilai pemerintah seharusnya tidak perlu ikut campur terlalu jauh dalam urusan bisnis rakyat. Pemerintah, kata dia, semestinya lebih fokus menciptakan regulasi yang pasti serta memberikan kepastian dan rasa aman bagi para investor.