Jakarta, Gesuri.id - Ketua BAKN DPR RI Andreas Eddy Susetyo mendorong evaluasi menyeluruh terhadap skema subsidi pupuk yang telah berlangsung selama lebih dari 35 tahun.

Ia menyebut skema cost plus yang selama ini digunakan dinilai inefisiensi dalam mekanisme subsidi.

Andreas menjelaskan penghitungan subsidi cost plus tidak lagi relevan, lantaran didasari pada biaya produksi ditambah margin perusahaan. Ia mengungkapkan inefisiensi tersebut diindikasikan melalui temuan IPK dan pendalaman holistik terhadap kinerja industri pupuk nasional.

Baca:GanjarIngatkan Anak Muda Harus Jadi Subjek Perubahan

Sumber inefisiensi disebut bukan hanya berasal dari internal PT Pupuk Indonesia, namun juga dipengaruhi oleh kebijakan yang sudah lama tidak relevan. Akibat skema yang berlaku saat ini, pabrik-pabrik pupuk yang sudah berusia tua tetap berproduksi meski biayanya tinggi, lantaran mereka tetap mendapatkan margin dari subsidi.