Jakarta, Gesuri.id Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, mengkritik keras pernyataan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) terkait rencana penyediaan asesor untuk menentukan legitimasi aktivis HAM.

Andreas menilai langkah tersebut aneh dan berisiko menjadikan negara sebagai tameng bagi para pelanggar HAM.

Menurut Andreas, peran pemerintah yang ingin menyaring siapa yang layak disebut aktivis HAM merupakan langkah yang keliru secara fundamental.

Baca:GanjarPranowo: Dari Pengacara hingga Gubernur

Andreas menjelaskan bahwa dalam konstelasi global, pelanggar HAM umumnya adalah pihak-pihak yang memiliki akses terhadap kekuasaan, modal besar, hingga senjata.