Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, menyoroti sejumlah isu strategis terkait tata kelola pemerintahan daerah, termasuk dampak kebijakan efisiensi anggaran terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai (TPK/TKD) ASN. Hal itu ia sampaikan saat melakukan kunjungan kerja ke Kota Sukabumi.

Kunjungan kita spesifik, kita ingin tahu betul bagaimana kinerja pemerintahan di daerah, terutama di kota kabupaten. Ini terkait Panja Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan, tegasnya, dikutip Kamis (4/12).

Dalam agenda tersebut, Komisi II DPR RI melakukan pendalaman mengenai transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah. Kota Sukabumi menjadi salah satu dari tiga daerah yang dipantau langsung dalam rangkaian kunjungan kerja untuk menilai kinerja birokrasi dan respons daerah terhadap kebijakan efisiensi anggaran pusat.

Aria Bima mengapresiasi langkah Wali Kota Sukabumi yang menghadirkan seluruh kepala dinas untuk memaparkan capaian kinerja selama delapan bulan masa jabatan. Ia menilai keterbukaan ini mencerminkan budaya birokrasi yang sehat dan visioner.

Kami mengapresiasi Pak Wali Kota yang memberi kesempatan seluruh dinas menyampaikan delapan bulan kinerjanya. Ini memberikan gambaran realitas dan prospek ke depan Sukabumi akan dibawa ke arah mana, ujarnya.