Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, menyoroti sejumlah isu strategis terkait tata kelola pemerintahan daerah, termasuk dampak kebijakan efisiensi anggaran terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai (TPK/TKD) ASN. Hal itu ia sampaikan saat melakukan kunjungan kerja ke Kota Sukabumi.
“Kunjungan kita spesifik, kita ingin tahu betul bagaimana kinerja pemerintahan di daerah, terutama di kota kabupaten. Ini terkait Panja Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan,” tegasnya, dikutip Kamis (4/12).
Dalam agenda tersebut, Komisi II DPR RI melakukan pendalaman mengenai transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah. Kota Sukabumi menjadi salah satu dari tiga daerah yang dipantau langsung dalam rangkaian kunjungan kerja untuk menilai kinerja birokrasi dan respons daerah terhadap kebijakan efisiensi anggaran pusat.
Aria Bima mengapresiasi langkah Wali Kota Sukabumi yang menghadirkan seluruh kepala dinas untuk memaparkan capaian kinerja selama delapan bulan masa jabatan. Ia menilai keterbukaan ini mencerminkan budaya birokrasi yang sehat dan visioner.
“Kami mengapresiasi Pak Wali Kota yang memberi kesempatan seluruh dinas menyampaikan delapan bulan kinerjanya. Ini memberikan gambaran realitas dan prospek ke depan Sukabumi akan dibawa ke arah mana,” ujarnya.
Aria menegaskan bahwa keberhasilan pemerintahan daerah sangat bergantung pada kualitas ASN. Karena itu, Komisi II ingin memastikan pemangkasan anggaran, termasuk yang menyangkut TKD, tidak mengganggu kualitas pelayanan publik yang diterima masyarakat.
Salah satu perhatian utama Komisi II adalah kemampuan pemerintah daerah dalam merespons penyesuaian transfer anggaran dari pusat tahun ini. Aria menilai Kota Sukabumi mampu mengelola efisiensi tersebut tanpa mengurangi mutu layanan publik.
“Ada efisiensi transfer daerah, tapi disikapi tanpa mengurangi pelayanan publik kepada masyarakat. Ini penting,” jelasnya.
Ia juga menilai pengelolaan anggaran Kota Sukabumi cukup inovatif, terutama melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat dan dukungan terhadap UMKM.
Salah satu terobosan yang mendapat perhatian Aria adalah pemanfaatan dana wakaf untuk pemberdayaan pra-UMKM, di mana dana yang terkumpul telah mencapai Rp500 juta dan disalurkan sebagai pinjaman tanpa bunga untuk warga yang memulai usaha.
“Pinjaman dari Rp250.000 sampai Rp1.000.000 tanpa bunga. Ini sebagai inkubator. Terlihat bagaimana manajerial Pak Wali Kota bukan sekadar rutinitas pemerintahan, tapi juga mencari terobosan,” tegas Aria.
Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan kreativitas pemerintah daerah dalam menghadapi keterbatasan fiskal, sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal serta mendorong tumbuhnya ekonomi masyarakat.
