Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi PDI Perjuangan Aria Bima mengatakan RUU Administrasi Kependudukan (Adminduk) yang tengah dibahas Komisi II DPR RI dan pemerintah akan memuat ketentuan larangan meminta fotokopi atau tangkapan layar KTP elektronik dalam pelayanan publik.
Verifikasi identitas akan dialihkan ke sistem digital menggunakan alat baca, bukan lagi penggandaan dokumen fisik.
Aria Bima menyampaikan hal itu dalam rapat kerja tingkat I bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Menurutnya, larangan tersebut merupakan bagian dari perlindungan data dan dokumen kependudukan.
Perlindungan data dan dokumen, termasuk larangan meminta fotokopi atau tangkapan gambar, diganti verifikasi dengan alat baca digital, ujar Aria Bima, dikutip Rabu (18/11/2026).