Ikuti Kami

Aria Bima: RUU Adminduk Akan Muat Larangan Minta Foto Kopi Atau Tangkapan Layar e-KTP di Layanan Publik

Verifikasi identitas akan dialihkan ke sistem digital menggunakan alat baca, bukan lagi penggandaan dokumen fisik.

Aria Bima: RUU Adminduk Akan Muat Larangan Minta Foto Kopi Atau Tangkapan Layar e-KTP di Layanan Publik
Waki Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima - Foto: DPR

Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi PDI Perjuangan Aria Bima mengatakan RUU Administrasi Kependudukan (Adminduk) yang tengah dibahas Komisi II DPR RI dan pemerintah akan memuat ketentuan larangan meminta fotokopi atau tangkapan layar KTP elektronik dalam pelayanan publik. 

Verifikasi identitas akan dialihkan ke sistem digital menggunakan alat baca, bukan lagi penggandaan dokumen fisik.

Aria Bima menyampaikan hal itu dalam rapat kerja tingkat I bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. 

Menurutnya, larangan tersebut merupakan bagian dari perlindungan data dan dokumen kependudukan.

"Perlindungan data dan dokumen, termasuk larangan meminta fotokopi atau tangkapan gambar, diganti verifikasi dengan alat baca digital," ujar Aria Bima, dikutip Rabu (18/11/2026).

Aria menegaskan larangan tersebut tidak boleh berdiri sendiri. 

Ia menekankan kewajiban penyediaan alat baca digital di seluruh penyelenggara layanan, termasuk sektor swasta dan pelaku usaha kecil.

"Larangan meminta fotokopi dan tangkapan layar harus diiringi ketersediaan alat baca digital pada seluruh penyelenggaraan, termasuk swasta dan pelaku usaha kecil," kata Politikus PDI Perjuangan itu.

Perubahan mendasar lain dalam RUU ini adalah penetapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Single Identity Number (SIN) untuk seluruh layanan publik. 

Aria mencontohkan NIK 16 digit yang kini menggantikan NPWP orang pribadi, serta nomor SIM yang disamakan dengan NIK.

"Revisi ini menjadikan NIK sebagai basis SIN, single identity number, untuk seluruh pelayanan publik," jelasnya.

Quote