Pamekasan, Gesuri.id - Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Hj. Ansari, menegaskan dukungannya terhadap transformasi kelembagaan Universitas Islam Negeri (UIN) Madura.
Namun, perubahan status dari institut menjadi universitas tersebut dinilai harus diiringi dengan penguatan tata kelola, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta penjaminan mutu pendidikan agar mampu bersaing dengan perguruan tinggi Islam negeri lainnya.
Hal itu disampaikan Ansari saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke UIN Madura, Pamekasan, Jawa Timur.
Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan sekaligus menyerap aspirasi pimpinan dan sivitas akademika terkait pengelolaan pendidikan tinggi.
“Kunjungan kerja kali ini dalam rangka melakukan pengawasan dan menyerap aspirasi dari rektor dan sivitas akademika mengenai pengelolaan pendidikan di Universitas Islam Negeri Madura. Secara kelembagaan, UIN Madura telah bertransformasi dari institut menjadi universitas pada tahun 2025. Artinya, UIN Madura merupakan salah satu UIN yang termuda, tetapi saya yakin meskipun yang termuda, bisa meloncat jauh dan bersaing,” ujar Ansari, dikutip Minggu (15/11/2026).
Anggota Fraksi PDI Perjuangan tersebut menilai peningkatan kualitas perguruan tinggi harus dimulai dari penguatan tata kelola kelembagaan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Perencanaan program perlu disusun berdasarkan kebutuhan prioritas dan target kinerja yang terukur, disertai pengelolaan anggaran yang efektif serta pengawasan secara konsisten.
Ia juga mendorong penyederhanaan pelayanan akademik dan administrasi melalui pemanfaatan teknologi digital agar proses pelayanan pendidikan dapat berlangsung lebih cepat, mudah, dan berkualitas.
Selain tata kelola, Legislator Dapil Jawa Timur XI itu menekankan pentingnya peningkatan kualitas SDM sebagai penentu daya saing universitas. UIN Madura perlu memperkuat kompetensi dosen dan tenaga kependidikan, meningkatkan kualitas akademik, memperluas kolaborasi riset, serta membangun budaya kerja yang inovatif.
Kurikulum juga harus terus disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan dunia kerja tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman.
Ansari turut mengaitkan pengembangan UIN Madura dengan kearifan lokal masyarakat Madura, yakni konsep “Tanèyan Lanjhâng” yang merepresentasikan pola permukiman keluarga dan mencerminkan nilai kebersamaan serta kegotongroyongan. Nilai tersebut dinilai selaras dengan visi UIN Madura dalam mengembangkan konsep Eco-University, termasuk melalui pengembangan program studi di bidang teknologi dan keteknikan.
“Jadi, kegotongroyongannya itu ada di situ, dan insya Allah ini sudah sesuai dengan visi akan ada Eco-University,” tuturnya.
Lebih lanjut, Ansari mengingatkan agar UIN Madura dapat memanfaatkan berbagai kebijakan strategis yang menjadi lingkup tugas Komisi VIII DPR RI sebagai peluang pengembangan kelembagaan, seperti Undang-Undang tentang Pesantren, Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal, program Sekolah Rakyat, hingga keberadaan Direktorat Jenderal Pesantren.
“Dengan tata kelola yang kuat dan komitmen yang berkelanjutan, UIN Madura akan semakin mampu bersaing serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa,” pungkasnya.
