Tangerang, Gesuri.id - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima mendorong berbagai inovasi pelayanan publik Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang menjadi percontohan bagi pemerintah daerah lain.
Menurutnya, sejumlah praktik baik yang diterapkan Kota Tangerang, mulai dari peningkatan kompetensi aparatur sipil negara (ASN), integrasi mal pelayanan publik (MPP), hingga digitalisasi pengaduan masyarakat, dapat menjadi model untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan secara nasional.
"Catatan kami yang menjadi percontohan adalah peningkatan sumber daya manusia melalui proses meritokrasi. Ada kerja sama dengan universitas untuk meningkatkan kualitas dan keterampilan ASN terkait perkembangan tuntutan publik serta teknologi," ujar Aria Bima saat kunjungan kerja Komisi II DPR ke Kota Tangerang, dikutip Sabtu (14/11/2026).
Aria Bima mengatakan, Kota Tangerang memiliki sejumlah keunggulan dalam pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik yang layak direplikasi oleh daerah lain. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) ASN melalui penerapan sistem meritokrasi.
Menurutnya, pengembangan kompetensi ASN melalui kerja sama dengan perguruan tinggi merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kemampuan teknis maupun keterampilan nonteknis (soft skill) aparatur. Peningkatan kapasitas tersebut diperlukan agar ASN mampu mengikuti perkembangan teknologi sekaligus menjawab tuntutan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah yang semakin berkualitas.
Ia menilai, pengelolaan SDM di Kota Tangerang patut diapresiasi karena dilakukan secara berkelanjutan. Upaya tersebut mencakup pembenahan sistem pengembangan kompetensi, peningkatan kualitas aparatur, hingga pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program.
Selain pengembangan SDM, Aria Bima menyoroti koordinasi antara Pemkot Tangerang dan instansi vertikal, khususnya Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta kementerian terkait. Menurutnya, kolaborasi antarlembaga menjadi faktor penting dalam mempercepat pelayanan publik dan menyelesaikan persoalan masyarakat.
Ia mengingatkan agar ego sektoral dan lemahnya koordinasi tidak menjadi penghambat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebab, masyarakat sering kali menjadi pihak yang dirugikan ketika instansi pemerintah tidak mampu membangun kerja sama secara optimal.
"Jangan sampai masyarakat menjadi korban karena ego sektoral atau kurangnya koordinasi, kolaborasi, dan kerja sama antara instansi vertikal dengan pemerintah daerah," tegasnya.
Aria Bima mencontohkan persoalan pertanahan di Kota Tangerang yang cukup kompleks. Persoalan tersebut tidak hanya menyangkut sengketa antarwarga, tetapi juga melibatkan pihak swasta dan instansi pemerintah.
Namun, koordinasi antara kantor pertanahan, kantor wilayah, dan pemerintah kota dinilai telah menunjukkan hasil yang cukup baik dalam menyelesaikan berbagai persoalan tersebut.
Ia mengatakan, Komisi II DPR akan mempelajari pola koordinasi yang diterapkan Pemkot Tangerang untuk melihat kemungkinan menjadikannya sebagai model pelayanan publik bagi daerah lain. Menurutnya, pola kerja sama tersebut juga perlu dikembangkan di sektor pendidikan dan kesehatan yang membutuhkan keterlibatan berbagai instansi.
Aria Bima juga mengapresiasi keberadaan MPP Kota Tangerang yang mengintegrasikan berbagai jenis layanan dari sejumlah instansi dalam satu tempat. Ia menilai pola pelayanan konvensional yang hanya mengandalkan jam operasional kantor tidak lagi cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Pemerintah daerah, lanjutnya, dituntut menghadirkan pelayanan yang lebih fleksibel, terintegrasi, dan mudah diakses. Keberadaan MPP dinilai mampu menyederhanakan proses birokrasi karena masyarakat dapat mengakses berbagai kebutuhan administrasi tanpa harus mendatangi kantor instansi secara terpisah.
Selain integrasi layanan secara langsung, Aria Bima menyoroti pemanfaatan teknologi digital untuk mempercepat penanganan pengaduan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan digitalisasi pengaduan tidak cukup hanya diukur dari kemudahan masyarakat dalam menyampaikan laporan, tetapi juga dari kecepatan pemerintah merespons dan menindaklanjuti setiap aduan.
"Digitalisasi pengaduan ini menjadi penting. Bukan hanya kecepatan pengaduannya, tetapi juga respons pemerintah. Pelayanan terpadu yang terintegrasi dengan teknologi harus mampu memberikan respons cepat sehingga masyarakat percaya kepada pemerintah daerah," katanya.
Ia menambahkan, transparansi, akuntabilitas, dan kecepatan pelayanan merupakan kunci membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sistem pengaduan yang responsif diharapkan dapat menghilangkan kesan pembiaran, mempersulit, maupun memperlambat proses pelayanan.
Aria Bima menjelaskan, kunjungan kerja Komisi II DPR ke berbagai daerah merupakan bagian dari evaluasi penyelenggaraan pemerintahan. Kegiatan tersebut sekaligus bertujuan mengidentifikasi berbagai inovasi yang berpotensi dijadikan proyek percontohan atau pilot project nasional.
Ia menilai peningkatan kualitas pendidikan dan kondisi ekonomi masyarakat turut mendorong kenaikan ekspektasi terhadap pelayanan pemerintah. Karena itu, pemerintah daerah harus mampu memberikan hasil nyata, bukan sekadar penjelasan administratif.
"Kota Tangerang termasuk daerah yang cukup maju dari tingkat pendidikan dan status ekonominya. Artinya, ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan pemerintah juga meningkat. Saya melihat Kota Tangerang bisa dijadikan percontohan, terutama dalam pelayanan publik bidang pendidikan dan kesehatan," ungkapnya.
Sementara itu, Wali Kota Tangerang Sachrudin mengatakan kunjungan kerja Komisi II DPR RI menjadi kesempatan bagi Pemkot Tangerang untuk mengevaluasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Menurutnya, sejumlah hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut meliputi pelayanan administrasi kependudukan, kesehatan, serta pemerataan akses pelayanan bagi masyarakat di seluruh wilayah Kota Tangerang.
Sachrudin menyebut sejumlah instansi juga mendapat apresiasi dalam pembahasan bersama Komisi II DPR, di antaranya Dinas Kesehatan, BPN, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Ia berharap apresiasi tersebut menjadi motivasi bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk terus meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
"Masukannya adalah peningkatan pelayanan. Yang masih kurang harus ditingkatkan, sementara yang sudah baik juga harus terus ditingkatkan. Yang masih kurang akan kita perbaiki semuanya," ujar Sachrudin.
Sachrudin menegaskan, Pemkot Tangerang akan terus melakukan pembenahan agar pemerataan pelayanan publik dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Berbagai masukan dari Komisi II DPR juga akan menjadi bahan evaluasi dan ditindaklanjuti guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di Kota Tangerang.
