Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto, mendorong pengaturan lembaga penjaminan simpanan bagi koperasi simpan pinjam dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perkoperasian.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memberikan perlindungan kepada anggota koperasi, terutama ketika koperasi mengalami gagal bayar atau kebangkrutan yang menyebabkan masyarakat kehilangan simpanannya.
Politikus dari Fraksi PDI Perjuangan itu mengatakan, persoalan gagal bayar masih menjadi salah satu masalah serius dalam pengelolaan koperasi.
Tidak sedikit koperasi yang mengalami kebangkrutan sehingga anggota atau nasabah kesulitan memperoleh kembali dana yang telah mereka simpan. Kondisi tersebut menimbulkan kerugian sekaligus mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap koperasi.
“Poin yang kedua adalah tentang bagaimana adanya lembaga penjaminan simpanan bagi koperasi simpan pinjam. Seperti yang diketahui banyak koperasi gagal bayar, bangkrut, banyak nasabah menjerit, menangis karena tidak dijamin,” ujar Darmadi seperti yang dikutip Selasa (17/11/2026).
Menurutnya, persoalan tersebut perlu dijawab melalui pembaruan regulasi yang memberikan landasan hukum bagi mekanisme penjaminan simpanan koperasi.
Dengan adanya pengaturan tersebut, anggota diharapkan tidak sepenuhnya menanggung risiko ketika koperasi tempat mereka menyimpan dana mengalami masalah keuangan.
“Maka dalam hal ini RUU Perkoperasian menyiapkan payung hukum untuk penjaminan. Nah, ini akan disiapkan,” jelasnya.
Darmadi menilai, perlindungan terhadap anggota harus menjadi salah satu perhatian utama dalam pembaruan undang-undang. Koperasi tidak cukup hanya didorong untuk memperbesar skala usaha dan memperluas kegiatan ekonomi, tetapi juga harus memiliki tata kelola yang mampu menjamin keamanan serta kepentingan masyarakat yang menjadi anggotanya.

















































































