Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur G. Watubun, mendesak agar aparatur sipil negara (ASN) yang diduga terlibat dalam hilangnya dokumen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) di Dinas Pendidikan Maluku segera ditindak.

Ia menekankan pentingnya penegakan disiplin sebagai bentuk tanggung jawab dan integritas birokrasi.

Dalam keterangannya di Ambon, Kamis (3/7/2025), Watubun menyatakan pejabat yang terindikasi terlibat sebaiknya dinonaktifkan guna mendukung proses hukum yang lebih fokus dan menyeluruh.

Baca:GanjarMiliki Kenangan Tersendiri Akan Sosok Kwik Kian Gie