Charles Desak Pemerintah Pusat Turun Tangan Atasi Dampak Pemotongan TKD pada Sektor Kesehatan

Tidak sedikit daerah yang mengalami kendala dalam membayar iuran BPJS Kesehatan akibat keterbatasan anggaran.
Jum'at, 31 Juli 2026 13:06 WIB Jurnalis - Kristin Tambunan

Jakarta, Gesuri.id Wakil Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Charles Honoris menyoroti dampak pemotongan transfer ke daerah (TKD) yang dinilai mulai mengganggu kualitas pelayanan kesehatan di berbagai wilayah di Indonesia.

Melalui akun Instagram resminya, @charleshonoris, politikus PDI Perjuangan itu mengungkapkan bahwa sejumlah pemerintah daerah (pemda) kini mengalami kesulitan dalam membayar insentif tenaga kesehatan (nakes), menyediakan obat-obatan, hingga memenuhi kewajiban pembayaran iuran BPJS Kesehatan akibat menyusutnya ruang fiskal.

Kita mulai melihat hari ini dampak dari pemotongan transfer ke daerah. Banyak daerah mengeluhkan tunjangan, insentif, dan uang lembur yang tidak lagi dibayarkan. Dalam beberapa kasus, bahkan turun sangat drastis, ujar Charles.

Baca:Kisah UnikGanjarPranowo di Masa Kecilnya untuk Membantu Ibu

Ia membeberkan bahwa kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena pihak yang paling dirugikan adalah masyarakat selaku penerima layanan kesehatan. Menurutnya, sejumlah daerah kini mulai menghadapi keterbatasan krusial dalam menyediakan obat-obatan serta barang medis habis pakai.

Baca juga :