Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi XII DPR RI, Dr. (H.C.) Drs. Cornelis, M.H., menegaskan bahwa penguatan sektor ketenagalistrikan nasional harus memperhatikan pemerataan akses listrik, kesehatan keuangan PT PLN (Persero), serta keberhasilan agenda transisi energi menuju swasembada energi sebagaimana menjadi bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Pernyataan tersebut disampaikan Cornelis usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat Komisi XII DPR RI bersama Direktur Utama PT PLN (Persero) yang membahas perkembangan Program Listrik Desa, ketahanan dan keandalan pasokan listrik nasional, serta progres pelaksanaan RUPTL 20252034 di Ruang Rapat Komisi XII DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (2/7/2026).

Menurut Cornelis, Program Listrik Desa merupakan agenda yang sangat strategis karena masih terdapat ribuan desa dan ratusan ribu rumah tangga yang belum memperoleh akses listrik. Berdasarkan paparan PLN, roadmap Program Listrik Desa 20252029 menargetkan penyambungan listrik di 10.068 lokasi dengan sekitar 735 ribu pelanggan baru melalui investasi sekitar Rp61,65 triliun.

Baca:Perjalanan HidupGanjarPranowo Lengkap dengan Rekam Jejak

Pembangunan jaringan listrik desa harus menjadi prioritas karena program seperti Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) sangat bergantung pada ketersediaan jaringan listrik. Ini menjadi kendala yang kami hadapi di Daerah Pemilihan Kalimantan Barat. Ada masyarakat yang membutuhkan listrik dan layak menerima program BPBL, tetapi tidak bisa direalisasikan karena belum tersedia jaringan maupun tiang listrik. Ini harus menjadi perhatian bersama, ujar Cornelis.