Medan, Gesuri.id – Anggota Komisi X DPR RI, Sofyan Tan, menekankan pentingnya validitas data dalam Sensus Ekonomi 2026 agar pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran, khususnya di sektor pendidikan. Ia menyoroti fenomena ketidakakuratan data yang sering kali merugikan masyarakat dari kelompok ekonomi lemah.
Pernyataan tersebut disampaikan Sofyan Tan saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Sensus Ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Komisi X DPR RI bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatra Utara, Selasa (18/8/2026).
Sofyan Tan mencontohkan banyak siswa dari keluarga prasejahtera gagal mendapatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah karena terkendala sistem desil yang dinilai tidak mencerminkan kondisi ekonomi riil di lapangan. Padahal, menurutnya, pendidikan adalah kunci utama bagi masyarakat miskin untuk meningkatkan taraf hidup dan keluar dari jerat kemiskinan.
Baca: Ini 5 Kutipan Inspiratif Ganjar Pranowo Tentang Anak Muda
"Pentingnya sensus ekonomi ini untuk menyampaikan kepada pemerintah bahwa ini loh angka riil orang yang membutuhkan akses pendidikan agar mereka bisa meningkatkan taraf ekonominya ke depan," ujar Sofyan Tan.
Ia menambahkan, terhambatnya akses ke perguruan tinggi bagi masyarakat miskin akibat kendala administratif akan memutus harapan mereka untuk mengubah nasib. Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan pendidikan yang hanya bertumpu pada data desil.
"Banyak warga miskin tidak bisa naik kelas karena akses ke perguruan tinggi tertutup. Mimpi mereka untuk menjadi sarjana sebagai jalan keluar dari kemiskinan justru terbentur kendala data yang tidak valid," tegasnya.
Transformasi Ekonomi Digital
Pada kesempatan yang sama, Statistisi Ahli Utama BPS Sumatra Utara, Misfaruddin, menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 sangat krusial untuk memetakan perubahan struktur ekonomi daerah selama satu dekade terakhir. Menurutnya, perkembangan teknologi digital telah mengubah pola kegiatan ekonomi masyarakat secara signifikan.
Baca: Mengenal Sosok Ganjar Pranowo. Keluarga, Tempat Bersandar
"Perilaku masyarakat telah berubah. Kini, pemenuhan kebutuhan sehari-hari banyak dilakukan secara daring. Perubahan aktivitas ekonomi berbasis digital ini harus tertangkap secara akurat dalam pendataan Sensus Ekonomi 2026," jelas Misfaruddin.
Data yang dihasilkan nantinya akan dibandingkan dengan hasil Sensus Ekonomi 2016 untuk memetakan sektor-sektor unggulan di Sumatra Utara sekaligus mengidentifikasi sektor mana yang masih memerlukan dukungan pemerintah.
"Harapan kita, struktur ekonomi Sumatra Utara tahun 2026 dapat terpotret dengan baik dan dibandingkan dengan kondisi tahun 2016. Dengan data yang komprehensif, pemerintah dapat menentukan sektor mana yang perlu diperkuat untuk merumuskan kebijakan masa depan yang lebih efektif," pungkasnya.
