Jakarta, Gesuri.id - DPRD Kota Surabaya mendorong Pemerintah Pusat memberi kewenangan otonomi daerah dalam pengelolaan data kemiskinan guna memastikan distribusi bantuan sosial tepat sasaran.

Hal itu dipicu banyaknya warga Surabaya yang kehilangan hak atas bantuan kesehatan dan pendidikan akibat pergeseran status dalam data desil nasional yang dinilai tidak akurat.

Baca:GanjarBangga dengan Kualitas Bahan Aspal Karya Anak Bangsa

Ketua DPRD Surabaya, Syaifuddin Zuhri, menegaskan bahwa status ekonomi masyarakat bersifat fluktuatif sehingga tidak seharusnya disandera oleh sistem administrasi pusat yang kaku.

Ketidaksinkronan data, lanjut dia, antara pusat dan daerah telah menghambat intervensi pemerintah kota dalam membantu warga yang secara faktual masih berada di bawah garis kemiskinan.