Jakarta, Gesuri.id - DPRD Kota Surabaya mendorong Pemerintah Pusat memberi kewenangan otonomi daerah dalam pengelolaan data kemiskinan guna memastikan distribusi bantuan sosial tepat sasaran.
Hal itu dipicu banyaknya warga Surabaya yang kehilangan hak atas bantuan kesehatan dan pendidikan akibat pergeseran status dalam data desil nasional yang dinilai tidak akurat.
Baca: Ganjar Bangga dengan Kualitas Bahan Aspal Karya Anak Bangsa
Ketua DPRD Surabaya, Syaifuddin Zuhri, menegaskan bahwa status ekonomi masyarakat bersifat fluktuatif sehingga tidak seharusnya disandera oleh sistem administrasi pusat yang kaku.
Ketidaksinkronan data, lanjut dia, antara pusat dan daerah telah menghambat intervensi pemerintah kota dalam membantu warga yang secara faktual masih berada di bawah garis kemiskinan.
Untuk itu, daerah yang punya kemampuan finansial melalui APBD harus diizinkan melakukan diskresi tanpa harus selalu tunduk pada aturan pusat yang sering kali tidak sesuai dengan realitas di lapangan.
“Kaitan pendidikan tersandera kaitan desil, maka ini peningkatan SDM bagi kemajuan satu negara, maka harusnya diberi kewenangan otonomi daerah,” ujarnya saat ditemui usai paripurna, pada Senin (31/8/2026).
Ia mengungkapkan, dampak fatal dari carut-marut desil yang telah menyentuh sektor kesehatan. Salah satunya kasus warga penderita polio di Wonokromo yang kini kesulitan mendapatkan pengobatan gratis.
“Kalau bantuan untuk warga yang dari penggunaan APBD masih bisa, tapi kalau bantuan yang dasarnya dari uang APBN kita tidak bisa apa-apa,” jelasnya.
Baca: Kisah Perjuangan Ganjar dari Mahasiswa Sampai Jadi Capres
Pihaknya juga telah membawa persoalan ini dalam pembahasan anggaran dan mendesak agar hasil verifikasi faktual di lapangan menjadi acuan utama intervensi sosial.
“Otonomi data adalah solusi agar program unggulan daerah, seperti Satu Rumah Satu Sarjana tidak terhambat oleh birokrasi data di Jakarta yang lambat merespons sanggahan warga,” ungkapnya.
