Jakarta, Gesuri.id - Penentuan tingkat kesejahteraan (desil) dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menuai kritik keras. Ketua Komisi E yang juga Penasihat Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Sri Untari Bisowarno, menilai indikator penentuan desil masyarakat oleh pemerintah pusat masih jauh dari kata cermat.

​Menurut Untari, kekacauan data ini bukan sekadar urusan administrasi, melainkan berdampak langsung pada hak masyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan sosial (bansos), fasilitas kesehatan, hingga akses pendidikan.

​Kami sungguh prihatin. Saya sudah turun langsung ke berbagai komunitas masyarakat. Penentuan desil ini menurut saya kurang cermat dan tidak menggambarkan kondisi ekonomi warga secara utuh, cetus Untari, Rabu (9/9).

Baca:9 Prestasi MenterengGanjarPranowo Selama Menjabat Gubernur

​Untari menyoroti penilaian yang terlalu menitikberatkan pada fisik bangunan rumah. Ia mencontohkan, banyak warga yang secara ekonomi tergolong tidak mampu, tetapi menempati rumah bagus karena faktor warisan atau milik mertua.