Serang, Gesuri.id - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Banten melakukan kunjungan kerja dan monitoring ke BPBD Provinsi Banten serta BMKG wilayah Banten sebagai bagian dari fungsi pengawasan sekaligus dukungan terhadap penguatan sistem kesiapsiagaan dan mitigasi bencana di Provinsi Banten.
Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi berbagai potensi bencana yang mengancam wilayah Banten, baik bencana hidrometeorologi, geologi maupun bencana yang dipicu oleh kondisi iklim dan aktivitas manusia.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Banten, Dr. Yeremia Mendrofa, menegaskan bahwa Banten memiliki karakteristik geografis dan geologis yang membuat daerah ini memiliki tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi.
“Banten berada di kawasan Ring of Fire dan berhadapan langsung dengan Selat Sunda. Karena itu, kesiapsiagaan bencana tidak boleh bersifat reaktif. Pemerintah harus memiliki sistem antisipasi yang kuat, terintegrasi, berbasis data dan mampu bergerak cepat ketika terjadi keadaan darurat,” ujar Yeremia.
Baca: Kisah Unik Ganjar Pranowo di Masa Kecilnya untuk Membantu Ibu
Menurutnya, ancaman yang harus diantisipasi tidak hanya terkait aktivitas Gunung Anak Krakatau, tetapi juga gempa bumi, tsunami, banjir, longsor, kekeringan akibat El Nino berkepanjangan, kebakaran hutan dan lahan, kebakaran permukiman, cuaca ekstrem serta berbagai potensi bencana lainnya.
Antisipasi Gunung Anak Krakatau Harus Berlapis
Fraksi PDI Perjuangan memberikan perhatian khusus terhadap potensi aktivitas Gunung Anak Krakatau dan dampaknya terhadap masyarakat pesisir Banten.
“Pengalaman bencana tsunami Selat Sunda harus menjadi pelajaran penting. Kita tidak boleh lengah. Sistem peringatan dini, jalur evakuasi, titik kumpul, edukasi masyarakat dan kesiapan logistik harus benar-benar dipastikan berjalan,” tegas Yeremia.
Menurutnya, kesiapsiagaan harus dibangun sampai tingkat paling bawah, termasuk desa/kelurahan, kecamatan, sekolah, fasilitas kesehatan, kawasan wisata dan masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir.
Informasi dari BMKG dan instansi teknis terkait juga harus dapat diterjemahkan menjadi informasi yang mudah dipahami masyarakat.
“Jangan sampai masyarakat menerima informasi teknis tetapi tidak memahami apa yang harus dilakukan. Peringatan dini harus berujung pada tindakan dini,” katanya.
El Nino Berkepanjangan Perlu Diantisipasi Serius
Selain ancaman bencana geologi, Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti potensi dampak El Nino berkepanjangan, terutama terhadap ketersediaan air, pertanian, kesehatan masyarakat, kebakaran hutan dan lahan serta kebutuhan dasar masyarakat.
Menurut Yeremia, pemerintah daerah perlu menyiapkan skenario menghadapi kemungkinan kekeringan yang lebih panjang.
“Mitigasi kekeringan harus dilakukan sebelum masyarakat mengalami krisis air. Pemerintah harus memiliki pemetaan wilayah rawan kekeringan, cadangan air bersih, distribusi air, perlindungan sumber mata air serta langkah antisipasi terhadap ancaman kebakaran,” ujarnya.
Rekomendasi Fraksi PDI Perjuangan
Dari hasil monitoring dan komunikasi dengan BPBD serta BMKG, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Banten mendorong sejumlah langkah strategis.
Pertama, memperkuat integrasi data dan sistem informasi kebencanaan antara BPBD, BMKG, pemerintah kabupaten/kota, BNPB, TNI, Polri, Basarnas, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan serta instansi terkait lainnya.
Kedua, memperkuat sistem early warning system (EWS) dan memastikan seluruh perangkat peringatan dini berfungsi, terawat dan dapat menjangkau masyarakat di wilayah rawan.
Ketiga, melakukan audit dan pemutakhiran jalur evakuasi serta titik kumpul, khususnya di kawasan pesisir yang berpotensi terdampak tsunami maupun bencana lainnya.
Keempat, meningkatkan edukasi dan simulasi kebencanaan secara berkala di sekolah, desa/kelurahan, fasilitas publik, kawasan industri, kawasan wisata dan komunitas masyarakat.
Kelima, memperkuat kesiapan logistik kebencanaan, termasuk air bersih, makanan, obat-obatan, masker, tenda, alat komunikasi, peralatan evakuasi dan kebutuhan kelompok rentan.
Keenam, menyiapkan skenario khusus menghadapi kekeringan akibat El Nino, termasuk pemetaan sumber air, distribusi air bersih dan perlindungan terhadap masyarakat serta sektor pertanian yang terdampak.
Ketujuh, meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kebakaran, baik kebakaran hutan dan lahan maupun kebakaran permukiman dan kawasan industri, melalui penguatan sarana pemadaman, edukasi serta koordinasi lintas sektor.
Kedelapan, memperkuat pemetaan risiko gempa bumi, tsunami, banjir dan longsor dengan pendekatan berbasis risiko, sehingga pembangunan infrastruktur dan tata ruang tidak justru meningkatkan kerentanan masyarakat.
Kesembilan, memastikan kelompok rentan—anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil dan masyarakat miskin—masuk secara khusus dalam setiap rencana kontinjensi dan skenario evakuasi.
Kesepuluh, meningkatkan kapasitas BPBD, relawan kebencanaan dan masyarakat melalui pelatihan serta simulasi yang dilakukan secara rutin, bukan hanya ketika bencana sudah terjadi.
Baca: 9 Prestasi Mentereng Ganjar Pranowo Selama Menjabat Gubernur
Jangan Menunggu Bencana Baru Bergerak
Yeremia menegaskan bahwa penanggulangan bencana bukan semata-mata persoalan tanggap darurat setelah bencana terjadi, tetapi harus dimulai dari mitigasi, pencegahan dan kesiapsiagaan.
“Prinsip kita sederhana: lebih baik mengantisipasi daripada menyesal setelah bencana terjadi. Anggaran dan kebijakan kebencanaan harus dipandang sebagai investasi untuk melindungi keselamatan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga meminta agar hasil pemantauan BMKG dapat terus diterjemahkan menjadi rekomendasi kebijakan yang cepat dan tepat oleh pemerintah daerah.
“BMKG memiliki data dan informasi, BPBD memiliki fungsi koordinasi penanggulangan bencana. Tantangannya adalah memastikan informasi tersebut sampai kepada masyarakat dan menjadi tindakan konkret,” kata Yeremia.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Banten, lanjutnya, akan terus menjalankan fungsi pengawasan sekaligus mendorong pemerintah daerah memperkuat kapasitas mitigasi dan kesiapsiagaan bencana.
“Banten harus menjadi daerah yang siap menghadapi bencana, bukan daerah yang baru bergerak setelah bencana terjadi. Keselamatan rakyat harus menjadi prioritas utama,” pungkasnya.
