Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Sitorus, mengingatkan pemerintah daerah agar tidak menjadikan kenaikan pajak sebagai jalan pintas untuk menutupi kekurangan anggaran, akibat pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) dari pusat.

Menurutnya, sejumlah daerah yang memilih menaikkan pajak bumi dan bangunan (PBB) justru menuai penolakan masyarakat.

Kita berharap pemerintah provinsi yang terdampak pemangkasan anggaran memikirkan cara-cara lebih inovatif, termasuk efisiensi belanja pegawai. Tapi apakah itu cukup? Untuk daerah dengan fiskal yang sangat lemah, hal ini masih jadi pertanyaan, ujar Deddy kepada wartawan, Jakarta, Senin (25/8/2025).

Ia menilai kenaikan pajak secara merata berpotensi menimbulkan masalah sosial. Masyarakat kecil dengan pendapatan pas-pasan atau bahkan pengangguran diperlakukan sama dengan kelompok ekonomi kuat, jelas akan menimbulkan perlawanan atau ketidaksetujuan, kata dia.

Deddy menekankan perlunya pemerintah daerah mencari solusi pembiayaan yang lebih kreatif tanpa membebani rakyat kecil. Menurutnya, kebijakan fiskal yang adil dan berbasis kluster ekonomi menjadi kunci agar masyarakat tetap terlindungi di tengah tekanan anggaran.