Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Yevri Sitorus menegaskan keberhasilan kinerja pemerintah tidak cukup diukur dari tingginya realisasi penyerapan anggaran, tetapi harus dilihat dari sejauh mana anggaran mampu menjawab persoalan masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan.

Hal itu disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Kita sedang membahas anggaran. Sebenarnya saya ingin diskusi kita mengarah lebih luas daripada sekaQdar penyerapan anggaran. Kita seharusnya berbicara tentang KPI. Kita berbicara tentang mimpi yang berhasil diwujudkan, rencana yang kemudian menyumbang pada performa negara yang lebih baik daripada sekadar hanya berbicara anggarannya, kata Deddy, dikutip Senin (19/7/2026).

Menurut Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu, pembahasan laporan keuangan seharusnya tidak berhenti pada capaian serapan anggaran yang tinggi. Pemerintah juga perlu mengevaluasi dampak kebijakan, tantangan, serta risiko yang dihadapi agar penyusunan anggaran pada tahun berikutnya menjadi lebih efektif, efisien, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Deddy secara khusus menyoroti kondisi masyarakat di wilayah perbatasan Kalimantan Utara yang menurutnya masih menghadapi berbagai keterbatasan infrastruktur dan pelayanan dasar. Ia menyebut pengalihan anggaran pembangunan kawasan perbatasan untuk penanganan bencana menyebabkan sejumlah proyek strategis tertunda.