Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Yevry Henteru Sitorus, mengajak masyarakat Kabupaten Nunukan untuk menjadi pemilih yang lebih cerdas, kritis, dan bertanggung jawab dalam setiap proses politik.
Ajakan tersebut ia sampaikan saat menjadi narasumber dalam Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025 yang digelar Badan Kesbangpol Nunukan bersama KPU Nunukan di Café Sayn, Jumat (14/11/2025).
“Kemampuan memilih dengan tepat tidak datang begitu saja. Ia harus dibangun melalui edukasi berkelanjutan. Suara masyarakat adalah instrumen untuk menentukan arah kebijakan publik serta masa depan generasi mendatang,” ujarnya.
Dalam pemaparannya, Deddy menekankan bahwa pendidikan pemilih merupakan fondasi utama dalam menciptakan demokrasi yang berkualitas. Masyarakat, menurutnya, harus memiliki kemampuan untuk menyaring informasi, menilai rekam jejak calon, serta memahami dampak jangka panjang dari setiap keputusan politik yang mereka ambil.
“Masa depan daerah bukan hanya ditentukan oleh pemerintah, tetapi juga oleh rakyat yang memilih mereka. Setiap suara memiliki tanggung jawab moral terhadap masa depan,” tuturnya.
Ia menegaskan bahwa integritas, kapasitas, dan komitmen calon harus menjadi pertimbangan utama masyarakat dalam menentukan pilihan, bukan sekadar popularitas atau kedekatan emosional.
Pada sesi berikutnya, Deddy menyoroti praktik politik uang yang masih menjadi tantangan dalam setiap kontestasi. Ia menilai politik uang merusak keadilan pemilu dan merendahkan martabat pemilih.
“Saat suara bisa dibeli, maka hilang nilainya sebagai bagian dari kedaulatan rakyat,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa calon yang terpilih melalui praktik tersebut cenderung bekerja demi mengembalikan modal politik, bukan untuk kepentingan masyarakat. Karena itu, ia menegaskan bahwa pemilih cerdas adalah mereka yang berani menolak segala bentuk imbalan materi dan tetap memilih berdasarkan hati nurani.
Deddy juga mengulas hubungan antara pemilih dan pejabat publik setelah pemilu. Ia menegaskan bahwa legitimasi moral pemilih untuk mengkritik pemerintah sangat ditentukan oleh cara mereka menggunakan hak suara.
“Bagaimana kita bisa menuntut wakil rakyat bekerja untuk kita, jika suara kita sudah dibeli? Hak moral itu hilang ketika keputusan memilih tidak berdasarkan hati nurani,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa pemilu yang bersih akan memperkuat posisi masyarakat dalam mengontrol dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan.
Menutup paparannya, Deddy mengajak masyarakat Nunukan membangun budaya memilih yang berintegritas. Ia menyampaikan tiga pesan utama: menjadi pemilih cerdas dengan memahami rekam jejak calon, menolak politik uang serta menjaga persatuan, dan bertanggung jawab terhadap suara yang diberikan tanpa tekanan maupun iming-iming.
“Literasi politik yang baik adalah pondasi bagi demokrasi yang kuat. Ketika masyarakat cerdas, maka pemimpin berkualitas akan lahir, dan pembangunan akan berjalan sesuai kebutuhan rakyat,” pungkasnya.
