Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Yevri Sitorus menegaskan keberhasilan kinerja pemerintah tidak cukup diukur dari tingginya realisasi penyerapan anggaran, tetapi harus dilihat dari sejauh mana anggaran mampu menjawab persoalan masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan.
Hal itu disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
"Kita sedang membahas anggaran. Sebenarnya saya ingin diskusi kita mengarah lebih luas daripada sekaQdar penyerapan anggaran. Kita seharusnya berbicara tentang KPI. Kita berbicara tentang mimpi yang berhasil diwujudkan, rencana yang kemudian menyumbang pada performa negara yang lebih baik daripada sekadar hanya berbicara anggarannya," kata Deddy, dikutip Senin (19/7/2026).
Menurut Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu, pembahasan laporan keuangan seharusnya tidak berhenti pada capaian serapan anggaran yang tinggi. Pemerintah juga perlu mengevaluasi dampak kebijakan, tantangan, serta risiko yang dihadapi agar penyusunan anggaran pada tahun berikutnya menjadi lebih efektif, efisien, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Deddy secara khusus menyoroti kondisi masyarakat di wilayah perbatasan Kalimantan Utara yang menurutnya masih menghadapi berbagai keterbatasan infrastruktur dan pelayanan dasar. Ia menyebut pengalihan anggaran pembangunan kawasan perbatasan untuk penanganan bencana menyebabkan sejumlah proyek strategis tertunda.
"Hari-hari ini kondisinya semakin mengerikan. Karena tidak adanya akses jalan, masyarakat tidak bisa mendapatkan sembako, mendapatkan BBM juga tidak bisa. Listrik rata-rata tinggal empat jam per hari. Satu sampai dua bulan lagi mungkin sudah tidak ada listrik sama sekali di daerah perbatasan Kalimantan Utara," ungkap Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini.
Deddy meminta Kementerian Dalam Negeri bersama BNPP mengoordinasikan kementerian terkait, seperti Kementerian Pekerjaan Umum, Bappenas, dan Kementerian Keuangan, agar pembangunan kawasan perbatasan dilakukan secara berkelanjutan.
Menurutnya, akses jalan menjadi kebutuhan yang sangat mendesak karena berdampak langsung terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga aktivitas ekonomi masyarakat.
"Ini kita sedang berbicara tentang manusia. Saya berharap Kementerian PUPR, Bappenas, dan Kementerian Keuangan betul-betul mencurahkan sedikit perhatian kepada rakyat kita di perbatasan sana," ucapnya.
Deddy mengaku menerima langsung berbagai keluhan masyarakat saat melakukan kunjungan ke daerah pemilihannya. Bahkan, kata dia, sebagian warga mulai mempertanyakan kehadiran negara karena merasa pembangunan di wilayah perbatasan berjalan sangat lambat.
"Pak, kami cinta negara ini. Tapi kalau kami terus ditelantarkan, lebih baik kami pindah saja ke Malaysia. Buat apa kami terus begini kalau tidak dipedulikan?" tutur Deddy menirukan keluhan warga.
Karena itu, Deddy meminta persoalan tersebut menjadi perhatian pemerintah pusat hingga Presiden. Menurutnya, masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan merupakan garda terdepan yang menjaga kedaulatan wilayah Indonesia sehingga sudah semestinya memperoleh pelayanan dan pembangunan yang layak.
"Saya mohon perhatian ini agar disampaikan kepada Bapak Presiden. Karena ini menyangkut manusia-manusia di perbatasan yang selama ini menjaga integritas wilayah kita," pungkasnya.
