Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Dede Indra Permana Soediro, membantah anggapan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset berlangsung tidak transparan. Ia menegaskan, proses legislasi tersebut telah melalui berbagai tahapan dan membuka ruang partisipasi masyarakat.
Kami menghormati setiap kritik dan masukan dari ICW dan organisasi masyarakat sipil. Perlu dipahami bahwa pembahasan Undang-Undang Perampasan Aset merupakan proses kelembagaan yang melibatkan DPR RI dan pemerintah, dengan berbagai tahapan serta ruang partisipasi masyarakat, kata Dede, Jumat (20/11/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Dede menyusul laporan Koalisi Advokasi Perampasan Aset yang diwakili Indonesia Corruption Watch (ICW) terhadap Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Laporan itu berkaitan dengan dugaan kurangnya transparansi dalam pembahasan RUU Perampasan Aset.
Dede meminta agar kritik terhadap proses legislasi dilakukan berdasarkan penilaian yang utuh dan sesuai fakta. Menurut dia, keterbukaan pembahasan dapat ditelusuri melalui sejumlah kanal resmi DPR RI, mulai dari situs resmi DPR, TVR Parlemen, hingga kanal YouTube DPR RI yang menyediakan siaran langsung maupun rekaman rapat.
Ia juga menyebut DPR telah mengunggah draf final RUU Perampasan Aset tertanggal 19 November 2026 melalui laman Partisipasi Legislasi DPR RI. Dengan demikian, masyarakat dapat mengakses dan mencermati substansi rancangan undang-undang tersebut.