Ikuti Kami

Dede Indra Permana Tegaskan Pembahasan RUU Perampasan Aset Transparan

Dede Indra: Kami menghormati setiap kritik dan masukan dari ICW dan organisasi masyarakat sipil.

Dede Indra Permana Tegaskan Pembahasan RUU Perampasan Aset Transparan
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Dede Indra Permana Soediro.

Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Dede Indra Permana Soediro, membantah anggapan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset berlangsung tidak transparan. Ia menegaskan, proses legislasi tersebut telah melalui berbagai tahapan dan membuka ruang partisipasi masyarakat.

"Kami menghormati setiap kritik dan masukan dari ICW dan organisasi masyarakat sipil. Perlu dipahami bahwa pembahasan Undang-Undang Perampasan Aset merupakan proses kelembagaan yang melibatkan DPR RI dan pemerintah, dengan berbagai tahapan serta ruang partisipasi masyarakat," kata Dede, Jumat (20/11/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan Dede menyusul laporan Koalisi Advokasi Perampasan Aset yang diwakili Indonesia Corruption Watch (ICW) terhadap Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Laporan itu berkaitan dengan dugaan kurangnya transparansi dalam pembahasan RUU Perampasan Aset.

Dede meminta agar kritik terhadap proses legislasi dilakukan berdasarkan penilaian yang utuh dan sesuai fakta. Menurut dia, keterbukaan pembahasan dapat ditelusuri melalui sejumlah kanal resmi DPR RI, mulai dari situs resmi DPR, TVR Parlemen, hingga kanal YouTube DPR RI yang menyediakan siaran langsung maupun rekaman rapat.

Ia juga menyebut DPR telah mengunggah draf final RUU Perampasan Aset tertanggal 19 November 2026 melalui laman Partisipasi Legislasi DPR RI. Dengan demikian, masyarakat dapat mengakses dan mencermati substansi rancangan undang-undang tersebut.

Tak hanya melalui kanal digital, Dede mengungkapkan Komisi III DPR bersama Badan Keahlian DPR telah melaksanakan sedikitnya 87 kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU).

*DPR Jaring Aspirasi di 15 Provinsi dan 46 Wilayah Dapil*

Selain menggelar rapat bersama berbagai pihak, DPR juga melakukan kunjungan ke 15 provinsi serta menyerap aspirasi masyarakat di 46 wilayah daerah pemilihan.

Sepanjang 2026, tercatat pula 19 permohonan dan masukan tertulis yang secara khusus berkaitan dengan RUU Perampasan Aset. Berbagai masukan tersebut mencakup dukungan, usulan penyempurnaan, hingga keberatan terhadap substansi rancangan undang-undang.

"Artinya, proses penyerapan aspirasi telah dilakukan melalui berbagai mekanisme. Bahkan dalam masa reses, komunikasi dan diskusi dengan masyarakat tetap berjalan untuk menerima berbagai masukan terhadap substansi RUU Perampasan Aset," tambah Dede.

Dede menegaskan, DPR menghargai pengawasan yang dilakukan masyarakat sipil terhadap proses legislasi. Ia berharap partisipasi publik terus berlanjut, tidak hanya selama pembahasan, tetapi juga dalam mengawal pelaksanaan undang-undang setelah disahkan.

Menurutnya, kritik dan masukan dari masyarakat merupakan bagian penting dalam proses pembentukan undang-undang. Karena itu, pengawasan publik diharapkan dapat berjalan beriringan dengan proses legislasi agar RUU Perampasan Aset menghasilkan regulasi yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Quote