Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi III DPR RI, I Wayan Sudirta, menilai keberhasilan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan aturan hukum, tetapi juga kesiapan aparat penegak hukum dan budaya masyarakat. Menurutnya, regulasi yang baik tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan aparatur yang jujur, berintegritas, serta memiliki komitmen kuat dalam menjalankan ketentuan hukum.
“Sebuah undang-undang akan mencapai tujuannya, bila selain undang-undang itu sudah lengkap, memadai, cukup, tapi dibutuhkan aparat yang baik, yang siap, yang jujur, itu sudah dua ya, undang-undang, aparat yang baik, yang jujur, dan yang ketiga budaya masyarakat. Jadi undang-undang yang bagus enggak berarti apa-apa kalau aparatnya tidak siap,” kata I Wayan Sudirta dalam keterangan yang diterima, Jumat (20/11/2026).
Politikus PDI Perjuangan itu berpandangan, perdebatan mengenai kelengkapan payung hukum perampasan aset perlu diimbangi dengan perhatian terhadap kualitas sumber daya manusia penegak hukum dan kesadaran hukum masyarakat.
Menurut Wayan, ketiga aspek tersebut saling berkaitan dan menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas pemberantasan tindak pidana melalui mekanisme perampasan aset. Tanpa aparat yang siap dan budaya masyarakat yang mendukung penegakan hukum, keberadaan undang-undang yang memadai berisiko tidak memberikan hasil sebagaimana diharapkan.
Untuk memastikan tersedianya aparat penegak hukum yang mumpuni, Wayan menekankan pentingnya proses rekrutmen yang transparan dan akuntabel. Selain itu, pengawasan terhadap aparat harus dilakukan secara ketat dan berkelanjutan guna menjaga integritas serta mencegah penyalahgunaan kewenangan.
*I Wayan Sudirta Dorong Badan Pengawas Independen*
Wayan juga mendorong pembentukan badan pengawas independen di luar struktur internal lembaga untuk mengantisipasi potensi penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan UU Perampasan Aset.
Ia menilai badan pengawas tersebut harus benar-benar independen agar proses pengawasan dapat berjalan objektif dan terbebas dari kepentingan internal lembaga yang diawasi.
Wayan kemudian membandingkan gagasan tersebut dengan keberadaan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang, menurut penilaiannya, masih memiliki unsur internal.
“Maka di dalam undang-undang perampasan aset, sudah disiapkan badan pengawas yang independen, tidak (berbentuk) Dewan Pengawas. Kalau di KPK kan (sifatnya) dewan, dan itu masih ada unsur-unsur orang dalam, kalau badan (pengawas perampasan aset) ini kan harus berada di luarnya. Harapan lain kita letakkan pada adanya ancaman hukuman mati. Itu kita mengharapkan pada para pelaku bisa ada unsur-unsur efek jera ya,” jelas Wayan.
Selain pengawasan independen, Wayan menilai ancaman hukuman mati perlu dihadirkan sebagai salah satu instrumen untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana.
Ia berharap, penguatan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum dapat menutup celah penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan aturan perampasan aset. Dengan demikian, undang-undang tersebut tidak hanya kuat secara normatif, tetapi juga dapat diterapkan secara adil, transparan, dan bertanggung jawab.

















































































