Jakarta, Gesuri.id Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim segera menindaklanjuti secara serius seluruh rekomendasi dari Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025.

​Deni menegaskan, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diraih Jawa Timur jangan sampai membuat pemerintah daerah berpuas diri. Capaian tersebut justru harus menjadi motivasi kuat untuk membenahi tata kelola pemerintahan secara menyeluruh.

​Opini WTP tentu patut kita syukuri, tetapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana seluruh catatan dan rekomendasi BPK ditindaklanjuti secara konkret. DPRD akan memastikan setiap temuan menjadi bahan evaluasi agar tata kelola keuangan daerah semakin baik dan akuntabel, kata Deni usai Rapat Paripurna Penyerahan LHP BPK RI atas LKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025, Selasa (9/6).

Baca:

​Meskipun Pemprov Jatim berhasil menyabet opini WTP untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut, Lembaga pemeriksa eksternal tersebut masih menemukan sejumlah kelemahan dalam pengendalian internal serta ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.