Jakarta, Gesuri.id — Komisi D DPRD DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tetap memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar yang berdampak langsung kepada warga.
Penekanan ini disampaikan mengingat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta Tahun Anggaran 2027 diproyeksikan mengalami keterbatasan fiskal.
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, menegaskan bahwa keterbatasan anggaran harus disikapi dengan penyusunan skala prioritas yang tepat dan tajam.
BaCa: Ganjar Bangga dengan Kualitas Bahan Aspal Karya Anak Bangsa
Yuke mendorong dinas teknis, khususnya Dinas Bina Marga serta Dinas Sumber Daya Air (SDA), untuk memastikan alokasi anggaran benar-benar difokuskan pada program yang menyentuh kebutuhan vital masyarakat.
"Dengan keterbatasan fiskal yang ada, Dinas Bina Marga dan Dinas SDA harus benar-benar memprioritaskan program yang paling berdampak bagi masyarakat," ujar Yuke kepada wartawan, Minggu (26/7/2026).
Beberapa program prioritas tersebut meliputi penataan trotoar, pemeliharaan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO), hingga penanganan dan pengendalian banjir yang menjadi kebutuhan mendesak warga Jakarta.
Selain itu, Yuke meminta jajaran organisasi perangkat daerah untuk transparan jika terdapat kendala anggaran yang membuat usulan warga belum terakomodasi. Keterbukaan ini penting agar DPRD dapat mengkaji kembali peluang penyesuaian anggaran saat pembahasan bersama Panitia Anggaran.
BaCa: Kisah Unik Ganjar Pranowo di Masa Kecilnya untuk Membantu Ibu
Di sisi lain, Komisi D menyoroti penurunan alokasi anggaran pada tingkat Suku Dinas dibandingkan Tahun Anggaran 2026. Padahal, pemeliharaan jalan lingkungan dan perbaikan saluran air di berbagai sudut Jakarta masih membutuhkan porsi anggaran yang signifikan.
"Kami mengingatkan jangan sampai yang diprioritaskan hanya jalan-jalan besar atau kawasan pusat kota. Jalan lingkungan, saluran, penerangan, dan infrastruktur dasar di wilayah pemukiman juga harus menjadi perhatian karena manfaatnya langsung dirasakan masyarakat," tegas Yuke.
Pembangunan yang merata di seluruh wilayah dinilai menjadi kunci utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di ibu kota. Oleh sebab itu, penyusunan APBD DKI Jakarta 2027 diharapkan tetap menjadikan kebutuhan dasar masyarakat sebagai panglima utama di tengah keterbatasan ruang fiskal daerah.
