Malang, Gesuri.id — Besarnya alokasi anggaran pendidikan dalam APBD Kabupaten Malang tahun 2026 yang mencapai Rp1,5 triliun ternyata belum menjadi jaminan bagi terciptanya fasilitas sekolah yang memadai.
Faktanya, ratusan bangunan sekolah di wilayah tersebut hingga kini masih dalam kondisi rusak berat dan memprihatinkan.
Kondisi ini menjadi sorotan tajam Anggota DPRD Kabupaten Malang dari Fraksi PDI Perjuangan, Zulham Akhmad Mubarok. Polemik ini memuncak usai kondisi SDN Klepu 1 di Kecamatan Sumbermanjing Wetan viral di tengah masyarakat. Di sekolah tersebut, para siswa terpaksa belajar di bawah ditopang penyangga darurat akibat atap ruang kelas yang rawan ambruk.
Zulham menjelaskan, besarnya postur anggaran pendidikan belum sebanding dengan percepatan perbaikan infrastruktur sekolah. Hal itu terjadi karena mayoritas dana terserap untuk kebutuhan operasional dan belanja rutin.
Baca: Ini 3 Faktor yang Membuat Ganjar Pranowo Menjadi Capres Terkuat
"Dari total APBD Kabupaten Malang yang mencapai sekitar Rp4,3 triliun, anggaran pendidikan memang porsinya Rp1,5 triliun. Namun, mayoritas dana tersebut habis untuk belanja rutin—seperti gaji, tunjangan guru, tambahan penghasilan pegawai (TPP)—serta program pendidikan operasional lainnya," ujar Zulham, Jumat (24/7).
Berdasarkan data yang dihimpun DPRD, tingkat kerusakan bangunan sekolah di Kabupaten Malang terbilang masif. Pada tingkat Sekolah Dasar (SD), terdapat 583 gedung di 422 sekolah yang mengalami kerusakan berat. Selain itu, 80 gedung di 67 sekolah tercatat rusak sedang, serta 1.752 gedung di 576 sekolah berstatus rusak ringan.
Kondisi tak jauh berbeda terjadi pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), di mana 205 gedung masuk dalam kategori rusak berat. Jika ditotal, jumlah ruang kelas tingkat SD dan SMP yang rusak berat di Kabupaten Malang hampir menyentuh angka 800 gedung.
"Artinya, kebutuhan rehabilitasi fisik ini sangat besar dan mendesak. Pemkab menghadapi tantangan besar untuk membagi ruang fiskal antara belanja pegawai dan pembangunan sarana belajar," tegasnya.
Baca: Ini Resep Ganjar Pranowo Yang Selalu Fit dan Bugar
Meski demikian, Zulham memastikan bahwa penanganan darurat untuk SDN Klepu 1 sudah direspons oleh pemerintah daerah. Sekolah tersebut dijadwalkan menerima kucuran dana perbaikan pada Tahun Anggaran 2026 ini.
"Bupati sudah mengonfirmasi bahwa SDN Klepu 1 masuk dalam prioritas perbaikan tahun ini. Pembangunannya akan segera direalisasikan," kata legislator PDI Perjuangan tersebut.
Ia berharap proses pengerjaan dapat berjalan cepat tanpa hambatan demi mengembalikan rasa aman dan nyaman bagi para siswa saat menuntut ilmu. Zulham juga mengajak masyarakat untuk aktif mengawal transparansi anggaran dan pelaksanaan rehabilitasi sekolah di lapangan.
"Sinergi antara pemerintah pusat, Pemda, DPRD, dan masyarakat adalah kunci agar pembenahan sekolah rusak bisa dipercepat. Kita jaga masa depan pendidikan anak-anak kita bersama," pungkasnya.
