Jakarta, Gesuri.id -Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Diah Fitri Maryani, SE., MM., menegaskan pentingnya penyelenggaraan pendidikan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah Jawa Barat sebagai langkah strategis mewujudkan kemandirian daerah.

Pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat. Pemerintah daerah memiliki peran strategis untuk memastikan bahwa setiap anak di Jawa Barat, baik di kota maupun pelosok desa, dapat menikmati haknya atas pendidikan yang layak, kata Diah Fitri dalam kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang digelar di Desa Marikangen, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, dikutip pada Senin (23/6/2025).

Diah menekankan bahwa pendidikan adalah fondasi utama untuk menciptakan daerah yang mandiri dan berdaya saing. Oleh karena itu, implementasi Perda No. 5 Tahun 2017 harus terus dikawal agar seluruh warga, tanpa terkecuali, memperoleh akses pendidikan yang adil dan bermutu.

Perda tersebut mengatur berbagai prinsip dasar penyelenggaraan pendidikan, seperti aksesibilitas, pemerataan mutu, serta penguatan peran serta masyarakat. Diah menyatakan bahwa pendidikan inklusif harus menjamin kesetaraan dalam layanan pendidikan, terutama bagi kelompok yang selama ini terpinggirkan.

Kita bicara soal pendidikan inklusif, artinya tidak boleh ada diskriminasi, baik karena kondisi fisik, ekonomi, atau lokasi geografis. Anak-anak berkebutuhan khusus pun harus mendapatkan layanan yang sama dan bermutu, jelas legislator dari Fraksi PDI Perjuangan itu.