Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Diah Fitri Maryani, SE., MM., menegaskan pentingnya penyelenggaraan pendidikan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah Jawa Barat sebagai langkah strategis mewujudkan kemandirian daerah.
"Pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat. Pemerintah daerah memiliki peran strategis untuk memastikan bahwa setiap anak di Jawa Barat, baik di kota maupun pelosok desa, dapat menikmati haknya atas pendidikan yang layak,” kata Diah Fitri dalam kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang digelar di Desa Marikangen, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, dikutip pada Senin (23/6/2025).
Diah menekankan bahwa pendidikan adalah fondasi utama untuk menciptakan daerah yang mandiri dan berdaya saing. Oleh karena itu, implementasi Perda No. 5 Tahun 2017 harus terus dikawal agar seluruh warga, tanpa terkecuali, memperoleh akses pendidikan yang adil dan bermutu.
Perda tersebut mengatur berbagai prinsip dasar penyelenggaraan pendidikan, seperti aksesibilitas, pemerataan mutu, serta penguatan peran serta masyarakat. Diah menyatakan bahwa pendidikan inklusif harus menjamin kesetaraan dalam layanan pendidikan, terutama bagi kelompok yang selama ini terpinggirkan.
"Kita bicara soal pendidikan inklusif, artinya tidak boleh ada diskriminasi, baik karena kondisi fisik, ekonomi, atau lokasi geografis. Anak-anak berkebutuhan khusus pun harus mendapatkan layanan yang sama dan bermutu,” jelas legislator dari Fraksi PDI Perjuangan itu.
Dalam paparannya, Diah juga menyoroti ketimpangan antara daerah perkotaan dan perdesaan dalam hal pendidikan.
Menurutnya, kolaborasi lintas sektor sangat diperlukan untuk membangun infrastruktur pendidikan dan memperkuat kapasitas tenaga pendidik.
"Banyak sekolah di daerah masih kekurangan guru, terutama guru berkualitas. Ini menjadi catatan penting yang harus kita jawab bersama,” ucapnya.
Diah turut mendorong dinas pendidikan di tingkat kabupaten/kota agar lebih proaktif dalam mendata dan memetakan kebutuhan sekolah secara real-time.
"Dengan data yang akurat, kita bisa menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran, termasuk untuk mendukung siswa tidak mampu melalui beasiswa maupun subsidi lainnya,” ujarnya.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa kemajuan Jawa Barat harus dibangun dari pendidikan yang berkeadilan.
"Kalau kita ingin Jawa Barat mandiri dan maju, pendidikan harus menjadi urusan bersama. Tidak boleh ada lagi anak putus sekolah karena alasan biaya atau tidak adanya fasilitas,” tegas Diah.
Dengan semangat gotong royong, Diah Fitri optimistis bahwa cita-cita mewujudkan pendidikan yang inklusif dan merata bukanlah hal yang mustahil. Menurutnya, kemandirian daerah tidak hanya ditentukan oleh aspek ekonomi, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia hasil pendidikan yang setara dan adil.
Acara sosialisasi tersebut turut dihadiri oleh anggota DPRD Kabupaten Cirebon Solekha, perwakilan aparatur Desa Marikangen, Kepala Desa Getasan Kecamatan Depok, tokoh masyarakat, komunitas Guru PAUD, serta struktural PDI Perjuangan setempat.
