Jakarta, Gesuri.id Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Dony Maryadi Oekon, menekankan pentingnya pemerintah memberikan kemudahan bagi SPBU swasta dalam proses pengadaan BBM. Hal ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian ESDM, Dirut PT Pertamina Patra Niaga, PT Shell Indonesia, PT Vivo Energy Indonesia, PT Aneka Petroindo Raya (BP-AKR), dan PT Exxon Mobil Indonesia di Gedung DPR, Rabu (1/10).

Dony menyoroti laporan dari BP-AKR terkait ketersediaan pasokan BBM untuk dua minggu ke depan yang dinilai masih terbatas. Menurutnya, jika persoalan kebutuhan dalam jangka pendek saja sudah menimbulkan keributan, maka akan lebih sulit ketika berbicara soal pasokan untuk jangka tiga bulan ke depan.

Kalau dua minggu saja sudah ribet, apalagi tiga bulan ke depan. Saya pikir lebih baik pemerintah memberi kesempatan kepada SPBU swasta ini dengan opsi dipermudah proses pengadaannya. Itu jalan paling cepat dibanding harus berbelit-belit lagi, tegas Dony.

Ia menilai, masing-masing perusahaan swasta sebenarnya sudah memiliki mekanisme, mutu, dan sumber pasokan sendiri. Oleh karena itu, pemerintah hanya perlu memberikan ruang agar mereka bisa memperkuat distribusi BBM di lapangan.

Selain itu, Dony juga menyoroti jumlah SPBU swasta yang relatif kecil dibandingkan SPBU milik Pertamina. Kondisi ini membuat peran swasta dalam mendukung stabilitas pasokan BBM nasional masih sangat terbatas.