Jakarta, Gesuri.id – Anggota Komisi IV DPR RI, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS, mendorong penguatan perlindungan mangrove dan penataan ruang laut di kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa sebagai langkah strategis menjaga ekosistem pesisir, mempertahankan stok ikan, dan meningkatkan kesejahteraan nelayan.
Menurutnya, kelestarian mangrove menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan sumber daya perikanan yang menjadi tumpuan hidup masyarakat pesisir.
"Bagaimana kita memanfaatkan ikan dan berkah lautan lainnya dengan tetap menjaga kelestarian ekosistem laut. Tujuannya agar nelayan semakin sejahtera, tetapi laut dan ikannya tetap lestari," ujar Prof. Rokhmin Dahuri dalam kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut di Pantura Jawa untuk Mendukung Prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Desa Suci, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Rabu (28/10/2026).
Mengusung tema Laut Tertata, Pesisir Berdaya, Indonesia Maju, kegiatan tersebut menekankan pentingnya pengaturan pemanfaatan ruang laut agar aktivitas ekonomi tidak mengorbankan keberlanjutan lingkungan.
Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) itu menegaskan, pemanfaatan potensi kelautan harus dilakukan secara terencana dengan memperhatikan daya dukung ekosistem. Penataan ruang laut yang jelas diperlukan untuk mencegah tumpang tindih pemanfaatan kawasan, mulai dari kawasan lindung, perikanan tangkap, budidaya, pariwisata bahari, hingga industri.
Ia secara khusus menyoroti kondisi hutan mangrove di pesisir Cirebon yang terus terdesak. Padahal, ekosistem tersebut memiliki peran penting sebagai habitat, tempat mencari makan, serta kawasan pendukung pertumbuhan berbagai biota perairan.
"Secara sederhana, mangrove itu seperti rumah makan dan rumah sakit bagi ikan. Kalau mangrovenya hilang, tempat mencari makan dan habitat penting bagi biota perairan juga ikut rusak," jelasnya.
Karena itu, rehabilitasi mangrove, menurut Rokhmin, harus dilakukan secara berkelanjutan dan tidak berhenti pada kegiatan penanaman. Upaya tersebut perlu disertai pemeliharaan, perlindungan kawasan mangrove yang masih tersisa, serta integrasi dengan kebijakan penataan ruang laut.
Selain kerusakan mangrove, Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University tersebut juga mengingatkan ancaman pencemaran dari daratan. Limbah dan sampah yang terbawa aliran sungai menuju laut dapat menurunkan kualitas perairan sekaligus merusak habitat biota laut.
Ia mencontohkan Sungai Cimanis dan Sungai Ciberes di wilayah Cirebon yang menurut pengamatannya mengalami penurunan kualitas lingkungan.
"Jangan sampai wilayah pesisir berusaha menjaga laut, tetapi daerah hulunya justru mengalami kerusakan. Kalau sungai tercemar dan mangrove hilang, ekosistem laut akan ikut terdampak," tegasnya.
Di sisi lain, Menteri Kelautan dan Perikanan RI periode 2001–2004 itu menyoroti tekanan ekonomi yang dihadapi nelayan seiring meningkatnya jumlah armada penangkapan ikan. Ia mencontohkan jumlah perahu di Gebangmekar yang melonjak dari sekitar 500 unit saat dirinya masih sekolah menjadi sekitar 4.500 unit saat ini.
Menurutnya, peningkatan jumlah armada yang tidak diimbangi pengelolaan sesuai daya dukung ekosistem berpotensi mempercepat penurunan stok ikan. Oleh karena itu, diversifikasi mata pencaharian masyarakat pesisir menjadi salah satu solusi yang perlu diperkuat.
"Pemerintah harus menyiapkan alternatif mata pencaharian bagi masyarakat pesisir. Misalnya melalui budidaya kerang, rumput laut, pengolahan hasil perikanan, dan usaha produktif lainnya," paparnya.
Pengembangan alternatif usaha tersebut diharapkan mampu memperkuat pendapatan keluarga nelayan sekaligus mengurangi tekanan terhadap sumber daya ikan. Selain itu, modernisasi teknologi perikanan juga perlu diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi tanpa melanggar aturan maupun mengabaikan kelestarian lingkungan.
Rokhmin menegaskan, berbagai pengetahuan dan pendekatan ilmiah untuk pengelolaan laut sebenarnya telah tersedia. Tantangan utamanya adalah memastikan seluruh kebijakan dan program diterapkan secara konsisten oleh pemerintah bersama para pemangku kepentingan.
"Ilmu pengetahuan tentang pengelolaan laut sudah tersedia. Tinggal bagaimana pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan menerapkannya secara konsisten," tandasnya.
Melalui sosialisasi tersebut, Rokhmin berharap penataan ruang laut di Pantura Jawa tidak sekadar menjadi dokumen peta, tetapi benar-benar menjadi instrumen untuk melindungi ekosistem, menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan, dan memperkuat perekonomian masyarakat pesisir.
"Jaya selalu nelayan, lestari lautnya, sejahtera nelayannya," pungkas Ketua Umum Gerakan Nelayan Tani Indonesia (GNTI) ini.
