​Jakarta, Gesuri.id Komisi XII DPR RI meminta pemerintah bersama PT Pertamina Patra Niaga mengantisipasi potensi penyumbatan (bottleneck) dalam sistem logistik energi nasional seiring berlakunya program biodiesel B50.

Kesiapan infrastruktur dan penguatan pengawasan mutu dinilai menjadi kunci agar peningkatan bauran biodiesel tidak memicu kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di masyarakat.

​Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Donny Oekoen, menjelaskan bahwa porsi alokasi biodiesel pada 2026 telah mencapai sekitar 15,65 juta kiloliter. Angka tersebut mencerminkan tingginya beban volume energi yang harus dikelola oleh sistem logistik nasional.

Baca:9 Prestasi MenterengGanjarPranowo Selama Menjabat Gubernur

​Implementasi B50 membawa konsekuensi besar terhadap kebutuhan fasilitas pencampuran (blending), terminal, tangki penyimpanan, transportasi, hingga jaringan distribusi, ujar Donny saat membuka Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (8/9/2026).