Jalarta, Gesuri.id - Anggota Komisi V DPRD Banten, Yeremia Mendrofa, mendukung penuh langkah pemerintah menghentikan sementara distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).
Kebijakan ini diambil menyusul meningkatnya aktivitas erupsi dan sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau.
Yeremia menegaskan bahwa perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan peserta didik harus menjadi prioritas tertinggi di tengah ancaman bahaya lingkungan.
Baca: 9 Prestasi Mentereng Ganjar Pranowo Selama Menjabat Gubernur
“Pendidikan memang penting, tetapi keselamatan dan kesehatan anak-anak didik kita adalah hal yang lebih utama,” tegas Yeremia, Selasa (8/9/2026).
Meski sepakat dengan penghentian sementara MBG, Yeremia memberikan catatan kritis agar pemerintah memitigasi dampak logistiknya. Ia mewanti-wanti agar penghentian pasokan makanan ini disimulasikan dengan matang supaya tidak ada stok bahan pangan yang terbuang sia-sia.
“Kami dorong tidak sekadar penghentian distribusi, tetapi pemerintah harus memastikan kebijakan tersebut tidak menimbulkan makanan yang mubazir. Jangan sampai ada yang terbuang,” ujarnya menekankan.
Lebih lanjut, Yeremia meminta pemantauan kondisi darurat ini tidak hanya berfokus pada aktivitas vulkanis gunung semata, melainkan juga pada kualitas udara dan sebaran abu secara real-time. Data tersebut dinilai krusial sebagai pijakan dalam mengambil kebijakan pendidikan maupun penanganan kesehatan masyarakat.
Baca: Kisah Unik Ganjar Pranowo di Masa Kecilnya untuk Membantu Ibu
“Kami mendorong penguatan perlindungan masyarakat dengan memastikan layanan kesehatan selalu siaga. Pemantauan kualitas udara secara akurat menjadi dasar penentuan langkah proteksi, termasuk keberlanjutan PJJ dan distribusi MBG,” tambahnya.
Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara penyaluran MBG selama tiga hari di wilayah terdampak erupsi.
Koordinator Wilayah BGN Banten, Asep Royani, menjelaskan bahwa skema distribusi MBG berpatokan pada aktivitas tatap muka di sekolah. Kebijakan penghentian ini rencananya dievaluasi kembali pada Rabu (9/9/2026) dengan melihat perkembangan situasi di lapangan.
