Jakarta, Gesuri.id - Pemerintah Provinsi Jawa Barat didesak untuk mengevaluasi secara menyeluruh arah pembangunan daerah. Evaluasi ini dinilai penting agar komitmen pemerataan tidak sekadar menjadi dokumen formalitas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 20252029.

​Desakan tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Ahmad Faisyal.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak boleh hanya diukur dari angka pencapaian indikator ekonomi makro, melainkan harus menghadirkan keadilan yang nyata antarwilayah dan antarkelompok masyarakat.

Baca:Kisah PerjuanganGanjardari Mahasiswa Sampai Jadi Capres

​Masyarakat di desa harus mendapatkan kesempatan pembangunan yang sama. Begitu pula masyarakat berpenghasilan rendah yang harus mendapat perhatian lebih besar, sehingga pembangunan benar-benar merata dan dirasakan oleh warga, ujar Faisyal.