Jakarta, Gesuri.id - Pemerintah Provinsi Jawa Barat didesak untuk mengevaluasi secara menyeluruh arah pembangunan daerah. Evaluasi ini dinilai penting agar komitmen pemerataan tidak sekadar menjadi dokumen formalitas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Desakan tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Ahmad Faisyal.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak boleh hanya diukur dari angka pencapaian indikator ekonomi makro, melainkan harus menghadirkan keadilan yang nyata antarwilayah dan antarkelompok masyarakat.
Baca: Kisah Perjuangan Ganjar dari Mahasiswa Sampai Jadi Capres
“Masyarakat di desa harus mendapatkan kesempatan pembangunan yang sama. Begitu pula masyarakat berpenghasilan rendah yang harus mendapat perhatian lebih besar, sehingga pembangunan benar-benar merata dan dirasakan oleh warga,” ujar Faisyal.
Politisi PDI Perjuangan ini menyoroti masih kuatnya ketimpangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Ia tidak ingin pertumbuhan ekonomi hanya berputar di kawasan perkotaan, sementara masyarakat desa masih harus bergelut dengan keterbatasan infrastruktur dasar, pendidikan, hingga akses transportasi.
Baca: Mengenal Sosok Ganjar Pranowo. Keluarga, Tempat Bersandar
"Pemerataan pembangunan harus benar-benar dirasakan masyarakat. Jangan sampai pertumbuhan ekonomi terkonsentrasi di kota saja, sementara warga di desa masih menghadapi persoalan akses jalan, irigasi, pelayanan publik, dan akses ekonomi," tegasnya.
Faisyal menekankan pentingnya merumuskan kebijakan berbasis kebutuhan riil di lapangan, bukan sekadar perancangan di atas kertas. Untuk itu, DPRD Jawa Barat akan memperketat fungsi pengawasan guna memastikan setiap alokasi anggaran dan program kerja tepat sasaran.
“Yang paling penting adalah apakah program tersebut menghasilkan manfaat dan menjawab persoalan masyarakat. Oleh karena itu, data dan kondisi riil di lapangan harus menjadi dasar utama dalam menentukan skala prioritas,” pungkasnya.
