Jakarta, Gesuri.id-Pemerintah secara resmi telah menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada 1 Juli kemarin merespon lonjakan besar kasus positif covid yang semakin meningkat di Indonesia. Per 27 Juni kemarin, terdapat lebih dari 21 ribuan kasus baru yang memecahkan rekor jumlah kasus baru per hari di Indonesia. Untuk menangani situasi ini, seluruh pihak bekerja sama saling membantu untuk satu tujuan bersama, yaitu perang melawan Covid.

Baca:Ejekan Habib Rizieq, Ruhut: Jokowi Menyelamatkan Indonesia

Berbagai cara dilakukan agar Indonesia dapat segera keluar dari pandemi covid. Mulai dari penerapan protokol kesehatan di masyarakat, menyediakan vaksin, hingga meneliti obat-obatan yang dianggap dapat berkontrobusi dalam melawan Covid.

Namun, anehnya, disaat seluruh elemen anak bangsa mencoba segala upaya dalam mengobati atau menangkal covid, BPOM justru terkesan hadir sebagai penghambat. Hal ini dapat dilihat dari uji Vaksin Nusantara yang tak kunjung mendapat izin dari BPOM dan kasus terbaru BPOM yang memblokir pabrik PT. Harsen Laboratories yang memproduksi Ivermectine, jenis obat yang oleh FLCCC, kerap dikampanyekan untuk menyembuhkan Covid.

Menyikapi hal ini, Sekjen DPP GMNI Sujahri Somar mempertanyakan posisi lembaga BPOM dalam perang lawan covid saat ini.