Jakarta, Gesuri.id - Pemerintah secara resmi telah menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada 1 Juli kemarin merespon lonjakan besar kasus positif covid yang semakin meningkat di Indonesia. Per 27 Juni kemarin, terdapat lebih dari 21 ribuan kasus baru yang memecahkan rekor jumlah kasus baru per hari di Indonesia. Untuk menangani situasi ini, seluruh pihak bekerja sama saling membantu untuk satu tujuan bersama, yaitu perang melawan Covid.
Baca: Ejekan Habib Rizieq, Ruhut: Jokowi Menyelamatkan Indonesia
Berbagai cara dilakukan agar Indonesia dapat segera keluar dari pandemi covid. Mulai dari penerapan protokol kesehatan di masyarakat, menyediakan vaksin, hingga meneliti obat-obatan yang dianggap dapat berkontrobusi dalam melawan Covid.
Namun, anehnya, disaat seluruh elemen anak bangsa mencoba segala upaya dalam mengobati atau menangkal covid, BPOM justru terkesan hadir sebagai penghambat. Hal ini dapat dilihat dari uji Vaksin Nusantara yang tak kunjung mendapat izin dari BPOM dan kasus terbaru BPOM yang memblokir pabrik PT. Harsen Laboratories yang memproduksi Ivermectine, jenis obat yang oleh FLCCC, kerap dikampanyekan untuk menyembuhkan Covid.
Menyikapi hal ini, Sekjen DPP GMNI Sujahri Somar mempertanyakan posisi lembaga BPOM dalam perang lawan covid saat ini.
"Presiden Jokowi sudah menegaskan bahwa posisi kita saat ini dalam perang melawan covid. Dalam perang, kita tentu harus mempersenjatai diri kita dengan segala amunisi yang diperlukan untuk menang melawan covid. Namun, melihat sikap BPOM belakangan ini, kita justru mempertanyakan dimana posisi BPOM dalam perang lawan covid ini karena menurut kami, BPOM cenderung hadir sebagai penghambat kemajuan dalam melawan covid.
Sujahri menilai, sikap BPOM terhadap vaksin nusantara dan obat Ivermectine adalah langkah mundur dalam situasi saat ini. Disaat lonjakan kasus yang begitu tinggi dan pelayanan kesehatan yang tak lagi cukup menampung pasien covid yang terus bertambah, masyarakat membutuhkan berbagai alternatif yang mampu untuk mengobati atau menangkal covid.
Baca: Raperda Soal Pusat Perbelanjaan Jangan Cekik Pedagang Kecil
"Ini (langkah BPOM) merupakan langkah mundur dalam melawan covid. BPOM seharusnya tidak bersikap normatif dan tendensius dalam bersikap, apalagi ditengah situasi yang kita alami saat ini. Jangan sampai, persoalan yang menyangkut nyawa rakyat terabaikan oleh hal hal normatif dan administratif", tegas Sujahri.
Sujahri juga mengingatkan agar BPOM seharusnya lebih proaktif melakukan tindakan dalam upaya perang melawan covid ini. Hal ini bertujuan agar segenap komponen anak bangsa bersatu melawan covid dan Indonesia bisa segera terbebas dari pandemi covid yang berkepanjangan.
"Justru disinilah peran BPOM seharusnya bertindak lebih proaktif dengan melakukan riset dan uji klinis terkait apa saja obat yang dapat mengobati atau menangkal covid ini. Sehingga masyarakat memiliki alternatif dalam memerangi covid", ungkapnya.
