Jakarta, Gesuri.id - Komisi V DPR RI meminta Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga dan Bina Konstruksi Kementerian PUPR untuk menambah program infrastruktur berbasis kemasyarakatan atau padat karya.

Terkait dengan peningkatan alokasi anggaran dalam Nota Keuangan RAPBN TA 2022, Komisi V DPR RI meminta Ditjen Bina Marga dan Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR untuk menambah alokasi program infrastruktur berbasis masyarakat, ujar Ketua Komisi V DPR RI Lasarus dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (1/9).

Baca:Adi Minta Kader Banteng Surabaya Terus di Tengah Masyarakat

Kegiatan infrastruktur berbasis masyarakat merupakan kegiatan yang dilaksanakan sebagai upaya untuk pencapaian target prioritas nasional dalam mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas.