Jakarta, Gesuri.id - Komisi V DPR RI meminta Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga dan Bina Konstruksi Kementerian PUPR untuk menambah program infrastruktur berbasis kemasyarakatan atau padat karya.
"Terkait dengan peningkatan alokasi anggaran dalam Nota Keuangan RAPBN TA 2022, Komisi V DPR RI meminta Ditjen Bina Marga dan Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR untuk menambah alokasi program infrastruktur berbasis masyarakat," ujar Ketua Komisi V DPR RI Lasarus dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (1/9).
Baca: Adi Minta Kader Banteng Surabaya Terus di Tengah Masyarakat
Kegiatan infrastruktur berbasis masyarakat merupakan kegiatan yang dilaksanakan sebagai upaya untuk pencapaian target prioritas nasional dalam mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas.
Komisi V DPR RI meminta Ditjen Bina Marga dan Ditjen Bina Konstruksi untuk meningkatkan capaian serapan APBN TA 2022 sesuai saran dan masukan Komisi V DPR RI.
Adapun capaian hingga Agustus 2022, realisasi keuangan Ditjen Bina Marga mencapai 35,53 persen dengan realisasi fisik 44,69 persen. Sedangkan realisasi keuangan Ditjen Bina Konstruksi mencapai 53,39 persen dengan realisasi fisik 56,91 persen.
Tak hanya itu Komisi V DPR RI bersama dengan Ditjen Bina Marga dan Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR sepakat bahwa program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2023 diprioritaskan antara lain dari hasil kunjungan kerja dan masukan serta usulan Komisi V DPR RI.
Sebelumnya, Kementerian PUPR mengalokasikan program padat karya tahun 2023 sebesar Rp14,34 Triliun yang ditargetkan akan menyerap 712 ribu tenaga kerja.
Baca: Sri Untari Tegaskan Dekopin Sebagai Mitra Pemerintah!
Program padat karya bidang jalan dan jembatan dialokasikan sebesar Rp4,78 triliun dengan target dapat menyerap 80 ribu tenaga kerja melalui pemeliharaan rutin jalan, pemeliharaan rutin jembatan, dan revitalisasi drainase.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, program padat karya dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat atau warga setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi.
"Selain untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, padat karya juga bertujuan mendistribusikan dana hingga ke desa atau pelosok," katanya.
